NEWS, IDenesia.id - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah diteken Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada tahun anggaran 2023, menelan biaya sebesar Rp224 miliar.
"Sulsel juara satu NPHD. Dari 38 provinsi baru Sulsel yang sudah tanda tangan. Sulsel hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan harus Pemilu," kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Selasa, 3 Oktober 2023.
Proses penandatanganan digelar di Ruang Rapat Pimpinan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin, 2 Oktober, kemarin. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menegaskan, Pilkada sudah harus dilaksanakan tahun depan.
"Kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan bahwa kita konsisten pada agenda negara tahun depan. Bayangkan tahun depan tidak terjadi Pilkada (akibat dana Pilgub tidak tersedia) kan demokrasi transisi, masa Pj terus," ungkap Bahtiar.
Anggaran Ro240 miliar itu akan dibagi masing-masing 40 persen keempat komponen. Meliputi KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI. KPU Sulsel mendapatkan jatah sebesar Rp150 miliar. Alokasi ini merupakan 40 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu Rp387.092.681.878.
Ini merupakan estimasi untuk empat pasangan calon. Selebihnya digunakan untuk tiga komponen dalam pelaksanaan pesta demokrasi lainnya. “Rp150 miliar lebih. Seperti itu hitungan perencanaan yang kita sudah buat bersama pemerintah," terang Ketua KPU Sulsel Hasbullah.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menyebutkan, anggaran sebesar Rp173.697.046.000. Jika mengacu pada alokasi 40 persen, maka Bawaslu mendapatkan sekitar kurang lebih Rp69 miliar lebih. Menurut Mardiana, angkanya sudah pas, tidak ada perubahan, penambahan, karena memang Bawaslu tidak ada operasional teknis.
Lebih kepada penguatan partisipasi pengawasan, peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu. "Saya kira sudah dirasionalisasi angka itu dan kami menerima dengan anggapan kecuali terjadi perubahan angka, perubahan TPS ya. Berarti ada penambahan pengawas petugas TPS di lapangan. Tapi angka itu tidak akan bergeser karena kami punya dana cadangan dari akumulasi anggaran tersebut," jelasnya.
Sedangkan Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan harapan, semua penyelenggara dapat memaksimalkan anggaran tersebut. "Insyallah nantinya kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu membangun daerah Sulawesi Selatan lebih baik kedepannya," lanjutnya menyudahi.
