NEWS, IDenesia.id - Dalam laporan tahunannya, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) mencatat sepanjang 2022 terjadi 53 kasus kekerasan, di mana enam kasus terjadi di Papua Barat dan 47 kasus di Papua.
ALDP menyebut jumlah kasus kekerasan di Papua turun karena pada 2021 ada 63 kasus kekerasan terjadi. Namun, catatan ini juga menyebut bahwa jumlah korbannya justru lebih banyak dan beragam, dari segi usia, profesi dan etnis. Antoni Ibra, peneliti di ALDP menyatakan, konflik menyebabkan ruang publik semakin sempit karena digunakan sebagai arena perang.
“Konflik bersenjata tidak saja terjadi di pos-pos, tetapi juga terjadi di pasar, di jalan-jalan utama dan tempat fasilitas layanan publik, dalam durasi yang cukup lama. Beberapa peristiwa bahkan mengorban rakyat sipil dalam jumlah besar atau dengan cara yang sadis atau tidak manusiawi,” papar Ibra dalam paparan Laporan Tahunan 2022 oleh ALDP, Senin (27/2) petang.
Secara rinci, di provinsi Papua terjadi 47 kasus kekerasan dengan 50 meninggal. Sedangkan di provinsi Papua Barat terdapat enam kasus kekerasan, dengan 14 korban meninggal, sehingga total korban meninggal pada 2022 adalah 64 orang. Sementara di tahun 2021, di mana 63 kasus kekerasan terjadi di dua provinsi, korban meninggal tercatat total 50 orang.
ALDP juga menegaskan, tidak ada upaya perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil, kelompok rentan atau minoritas dari konflik bersenjata. Kelompok korban ini bahkan menjadi target tindakan represif dan eksesif, yang dilakukan baik oleh TNI/POLRI maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Sejumlah daerah yang memiliki kasus cukup menonjol antara lain adalah kabupaten Puncak, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Wamena, dan Yalimo.
Secara khusus, ALDP juga mencatat adanya korban dari kelompok anak, dengan total 14 korban.
“Tujuh anak mengalami penganiayaan di kabupaten Puncak oleh TNI, satu di antaranya meninggal dunia. Satu anak mengalami penganiayaan di Yalimo oleh orang tidak dikenal, tiga anak korban penganiayaan di Keerom oleh TNI, satu anak mengalami luka tembak di Intan Jaya oleh TNI dan dua anak mengalami luka tembak di Mappi oleh oknum aparat,” rinci Ibra.
Sepanjang 2022 juga terjadi enam peristiwa penembakan terhadap masyarakat sipil yang profesi sebagai tukang ojek, supir dan pekerja bangunan. Pelakunya adalah TPNPB yang menuduh mereka sebagai intelejen aparat keamanan. Namun, TNI dan Polri selalu membantah klaim TPNPB itu. Tiga penembakan terjadi di kabupaten Puncak, dan masing-masing satu di Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Maybrat.
“Ada tiga peristiwa melibatkan sesama aparat TNI yakni satu di Wamena, satu di Lanny Jaya dan satu di Merauke. Adapun antara TNI dan Polri terjadi satu kali di Merauke,” tambahnya.
Sedangkan aksi kekerasan dan konflik bersenjata dalam bentuk merusak atau membakar fasilitas umum atau alat transportasi seperti sekolah, puskesmas, rumah warga dan pesawat ada delapan peristiwa. Rinciannya tiga peristiwa di Puncak, dan masing-masing satu di Yalimo, Yahukimo, Dogiyai, Paniai dan Nduga.
Dalam laporan tahunan yang disampaikan akhir tahun lalu, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Mathius D Fakhiri menyebut angka yang berbeda dari laporan ALDP ini. Mathius menyebut, aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tahun 2022 adalah 90 kasus, turun dari 106 kasus pada 2021. Lokasi aksi kekerasan ini terjadi di Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Data polisi menyebut, sepanjang 2022 ada 10 anggota TNI meninggal dunia dan 14 orang luka. Empat anggota Polri meninggal dunia dan tiga mengalami luka. Di kelompok masyarakat, ada 39 orang meninggal dunia dan luka 10 orang. Sementara korban dari KKB adalah lima orang.
“Kelompok Kriminal Bersenjata masih menjadi ancaman yang menimbulkan ketakutan bagi warga masyarakat, khususnya pendatang. Aparat keamanan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan KKB,” kata Fakhiri dalam pernyataan resminya.
