NEWS, IDenesia.id—Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menegaskan para anggota Polri hatus netral saat Pilkada 2024.Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim  menegaskan, polisi yang tidak netral akan diberi tindakan tegas.

“Terkait mengenai pilkada, memang secara fokus kita lebih kepada masalah netralitas. Sudah jelas kebijakan pimpinan kita bahwa Polri harus netral dan ini sudah ada semua mekanisme dan aturannya. Dan kita akan lakukan tindakan tegas apabila kita temukan fakta di lapangan anggota yang terlibat dalam Pilkada,” tegas Irjen Abdul Karim dalam keterangan resminya sebagaimana dilansir IDenesia dari Info Publik, Sabtu, 28 September 2024.

Dia juga menekankan kepada setiap anggota Polri yang ikut dalam Pilkada harus benar-benar sudah keluar dari instansi.

“Disamping itu juga ada beberapa juga anggota Polri yang mengikuti Pilkada yang harus betul-betul dia sudah keluar dari penekanan dari anggota Polri dan kita mencoba untuk jangan sampai institusi juga terlibat dalam hal itu,” katanya.

Polri sendiri akan melakukan rapat koordinasi (rakor) tingkat nasional di PTIK, Jakarta Selatan. Itu untuk menyamakan persepsi seluruh anggota.

“Commander wish yang saya sampaikan ini pada prinsipnya untuk menyamakan persepsi kebijakan pimpinan. Diharapkan bisa tergelar sampai dengan ke tingkat polda-polda. Di samping itu juga, terkait menghadapi Pilkada serentak yang akan kita hadapi pada bulan November, yang pada saat ini sudah memasuki tahapan kampanye,” ujarnya.

Irjen Abdul Karim juga menjelaskan pihaknya selalu terbuka atas usulan dan masukan dari masyarakat terlebih melalui media sosial sesuai dengan perkembangan zaman.

“Menyangkut masalah penegakan hukum secara internal, tentunya, kedisiplinan anggota, kode etik. Kita mencoba untuk bagaimana menghadapi masalah-masalah yang terjadi sekarang yang berkembang di masyarakat. Jadi bagaimana memitigasi setiap kasus, kasus yang viral khususnya menyangkut masalah wanita dan anak, ini kan sangat konsen bagi publik,” tegas Karim.

Ia memastikan Propam akan betul-betul mengawal dalam menegakkan kasus tersebut secara objektif.

Kedua, masalah-masalah yang terjadi di wilayah, yang menyangkut anggota pun harus tegas dan transparan.

Kadiv Propam juga menerima semua koreksi dari masyarakat, dan masukan-masukan untuk perbaikan organisasi.