NEWS, IDenesia.id—Penjaga Pantai Tiongkok mengatakan sebuah kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan sengaja bertabrakan dengan kapal Tiongkok dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya di Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Sebuah video pendek mengenai insiden yang diunggah di media sosial Penjaga Pantai Tiongkok menunjukkan tabrakan itu terjadi sekitar pukul 3:24 dini hari pada hari Senin dan melabeli kapal Tiongkok itu sebagai kapal penjaga pantai.
Pihak keamanan maritim Tiongkok dalam sebuah pernyataan mengatakan kapal Filipina yang sama kemudian memasuki perairan dekat Second Thomas Shoal setelah dicegah memasuki perairan Sabina Shoal.
Juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok Gan Yu di Reuters mengatakan, dua kapal Penjaga Pantai Filipina secara ilegal menyusup ke perairan yang berdekatan dengan Sabina Shoal tanpa izin pada dini hari pada hari Senin.
"Filipina telah berulang kali memprovokasi dan menyebabkan masalah, melanggar pengaturan sementara antara Tiongkok dan Filipina," kata Gan, merujuk pada misi pasokan Filipina ke sebuah kapal yang kandas di Second Thomas Shoal dilansir IDenesia dari Malay Mail, Senin, 19 Agustus 2024.
Juru bicara Penjaga Pantai Filipina tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait insiden tersebut.
Penjaga Pantai Tiongkok mengatakan telah mengambil tindakan pengendalian terhadap kapal-kapal Filipina sesuai dengan hukum dalam insiden tersebut pada Senin pagi, dan memperingatkan Filipina untuk segera menghentikan pelanggaran dan provokasi atau mereka harus menanggung semua konsekuensinya.
Tiongkok dan Filipina mencapai kesepakatan sementara pada bulan Juli setelah pertengkaran berulang kali di dekat Second Thomas Shoal. Tiongkok dikritik tajam oleh negara-negara Barat karena agresinya dalam menghalangi upaya Filipina untuk memasok kembali pasukan di atas kapal angkatan laut yang sengaja dikandangkan 25 tahun lalu.
Beijing mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, menolak putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Tetap di Den Haag yang menyatakan bahwa klaim ekspansif Beijing tidak memiliki dasar hukum internasional.
