NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar forum diskusi aktual (FDA) Strategi Penerapan Digitalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah.

Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Yusharto Huntoyungo, mengatakan bahwa MPP merupakan salah satu wujud nyata reformasi birokrasi pelayanan publik yang strategis, inovatif, kreatif, dan berdampak luas, yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kehadiran MPP diarahkan guna memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan investasi di daerah.

Olehnya itu, berdasarkan arahan strategis Presiden RI selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, bahwa pada tahun 2024 Mal Pelayanan Publik (MPP) diharapkan sudah terbentuk di semua daerah.

“Untuk mencapai target seratus persen penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia, pemerintah kabupaten/kota didorong secara masif untuk menyelenggarakan MPP, dan secara bertahap membangun MPP Digital,” katanya, dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemkab Sinjai, Selasa, 4 Maret 2024.

Peserta dalam FDA Strategi Penerapan Digitalisasi MPP yakni, para pejabat Pemkab Sinjai, Kepala Dinas PMPTSP se-Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Kominfo se-Sulawesi Selatan baik secara daring maupun secara luring.

Pj Bupati Sinjai, T.R Fahsul Falah, mengucapkan terima kasih karena FDA Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan di Kabupaten Sinjai.

Ia mengatakan melalui forum tersebut pihaknya mencoba menggali isu strategis dan kekinian yang dihadapi daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik di masa depan.

"Kita semua tentu berharap bahwa kualitas pelayanan publik di daerah akan semakin baik di masa depan,” ujarnya.

Melalui kesempatan ini, Pj Bupati Sinjai juga menyampaikan, Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang saat ini tengah menerapkan MPP Elektronik. Launching MPP Elektronik ini dilakukan pada peringatan Hari Jadi Sinjai (HJS) ke-460 tahun 2024 pada 27 Februari lalu.