NEWS, IDenesia.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, memprioritaskan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh anggotanya. Jaminan ini penting mengingat kerja teknis dalam konteks kepemiluan dianggap rentan. Khususnya masalah kondisi kesehatan fisik. 

“Ini sangat penting bagi penyelenggara Pemilu, apalagi kerja-kerja kepemiluan membutuhkan tenaga yang ekstra sehingga kesehatan sangatlah menjadi perhatian penting,” kata Anggota KPU Sulsel Divisi SDM dan Organisasi Tasrif dikutip dari akun Instagram KPU Sulsel, Senin, 28 Agustus 2023. 

KPU Sulsel juga telah berkoordinasi dengan penyelenggara jaminan sosial terkait persoalan ini. Mereka membahasnya dalam rapat koordinasi dengan seluruh jajaran KPU kabupaten dan kota, 25 Agustus. Karena menjadi atensi, KPU Sulsel mendorong supaya ini bisa berhasil. 

Tasrif berharap dalam rapat koordinasi ini dapat memberikan hasil yang nantinya bersifat kebijakan maupun kesepakatan bersama. “Terkait jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara Pemilu di Sulawesi Selatan,” harapnya melanjutkan. 

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku (Kanwil Sulama), sebelumnya sudah menandatangani perjanjian kerja sama tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi non ASN dan Badan Adhoc KPU Sulsel. 

Deputi Direktur BP JAMSOSTEK Wilayah Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, mengungkapkan bahwa, langkah kerjasama yang dilakukan bersama dengan jajaran KPU Sulsel adalah tindak lanjut implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021.

“Di mana dalam Inpres tersebut salah satunya mengamanahkan agar seluruh pekerja baik pekerja formal maupun pekerja informal termasuk pegawai non ASN dan penyelenggara pemilu agar terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” ucapnya dikutip dari Harian Fajar.