NEWS, IDenesia.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan telah membentuk tim terpadu bekerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk Pemprov Sulsel, institusi negara lain, pendidikan, hingga pengawas dan pelaksana pemilu di lingkup provinsi. Mereka bahkan telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait kolaborasi tim terpadu ini. 

Kajati Sulsel Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pembentukan tim terpadu untuk memberikan pelayanan hukum secara tertulis, lisan, maupun melalui sistem elektronik kepada masyarakat. Terkait masalah perdata dan tata usaha negara dalam bentuk konsultasi dan pemberian informasi yang tidak terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. 

“Pelayanan hukum tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, membantu masyarakat atas akses terhadap hukum dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum,” kata Leonard dalam siaran pers yang diterima dari Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi, Rabu, 15 November 2023. 

Leonard menerangkan, tim terpadu dalam pelayanan hukum yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan hukum. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. 

“Maka kegiatan pelayanan hukum akan semakin optimal berkualitas karena penyelesaiannya permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat dapat diberikan solusi yang tepat, cepat, tuntas dengan bersama-sama stakeholder yang membidangi sektor-sektor terkait,” ungkap Leonard. 

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menambahkan, langkah ini merupakan terobosan yang luar biasa. “Olehnya itu pelayanan hukum ini hendaknya dimanfaatkan masyarakat mulai tingkat desa/kelurahan sampai tingkat provinsi untuk mendapatkan bimbingan, pengetahuan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi,” ucapnya menyudahi.