NEWS, IDenesia.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa pendaftaran dan penetapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus 2024, Ketua KPU, Mochammad Afifuddin menegaskan putusan MK tidak hanya berlaku saat pendaftaran pasangan calon saja, tapi juga pada penetapan pasangan calon kepala daerah.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah 2024 akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024. Sementara penetapan paslon pada 22 September 2024.

Sebelumnya, 20 Agustus 2024 lalu, MK telah mengetok putusan Nomor 60 /PUU-XXII/2024 yang membuka peluang bagi partai politik untuk mengajukan calon di Pilkada tanpa ambang batas yang berpatokan pada jumlah perolehan suara kursi DPRD, melainkan berdasarkan persentase suara (baik dari parpol DPRD maupun non-DPRD) sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) masing-masing daerah.

MK juga telah menghasilkan putusan Nomor 70/PUU-XXI/2024 mengenai syarat usia calon di Pilkada yang ditentukan pada saat penetapan calon, bukan pelantikan. Calon harus berusia minimal 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU, bukan saat pelantikan.

DPR kemudian mencoba memproses revisi UU Pilkada secara cepat. Isi revisi UU Pilkada bertentangan dengan putusan MK.

Tindakan ini memantik kemarahan masyarakat dan berujung pada demonstrasi besar-besaran pada Kamis 22 Agustus kemarin. DPR pun mengalah dan memastikan revisi UU Pilkada batal. Pilkada 2024 akan menggunakan aturan sesuai putusan MK. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis malam.

Dasco menyebut semua poin di revisi UU Pilkada otomatis batal. Dasco juga menyebut KPU akan memproses putusan MK di PKPU Pilkada 2024 yang segera dibahas bersama Komisi II DPR.