NEWS, IDenesia.id - Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Makassar telah menampung banyak sekali aduan dari masyarakat terkait masalah sosial dalam beragam sektor. Khususnya persoalan pelayanan umum dari pemerintah. Aduan ditampung sepanjang tahun ini 2023, dari Januari hingga September.
Aduan ini dirangkum dari dua sistem yang disediakan pemerintah kota. Yakni, Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), yang merupakan layanan penyampaian aspirasi melalui website lapor.go.id dan juga aplikasi LAPOR!.
Kepala Dinas Kominfo Makassar, Ismawaty Nur menyampaikan hasil rekapitulasi data, sektor pekerjaan umum Kota Makassar melalui SP4N-LAPOR pada Januari-September. Dengan total aduan sebanyak 189 dan pengaduan melalui call center 112 sebanyak 6.884 pengaduan.
"Dari rekapitulasi pengaduan SP4N-LAPOR!, kategori laporan terbanyak terkait sektor Pekerjaan Umum, melibatkan drainase/gorong-gorong, persampahan/kebersihan, banjir, permukiman, dan layanan sanitasi dan air bersih, mencapai 24% dengan 44 aduan," katanya dilansir dari akun resmi Instagram Dinas Kominfo Makassar, Sabtu, 2 Desember 2023.
Laporan dan aduan itu menjadi penanda agar pemerintah kembali harus membenahi atau memperbaiki sejumlah pelayanan yang berdampak langsung kepada masyarakat luas. Dengan begitu, upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemkot Makassar menjadi baik.
Ismawaty Nur juga memperkenalkan inovasi Pasukan Penindakan Anti Kotor atau Pakandatto yang diinisiasi oleh Wali Kota, Danny Pomanto. Pakandatto terdiri dari 153 orang. Satu orang dari setiap kelurahan, yang bertugas melaporkan langsung kepada Wali Kota melalui WhatsApp terkait persoalan persampahan di Kota Makassar.
Sampah juga menjadi salah satu atensi pemerintah untuk dituntaskan sehingga tak memicu munculnya banyak masalah kesehatan dan lingkungan. "Pakandatto efektif karena melapor langsung ke Wali Kota, sehingga ditindaklanjuti oleh OPD yang berwenang dalam kurun waktu kurang dari 24 jam," tambahnya.
