NEWS, IDenesia.id - Pemerintah mencatat, anggaran subsidi dan kompensasi energi, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), LPG, dan listrik mencapai Rp551,2 triliun sepanjang 2022. Jumlah ini melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding pagu APBN 2022 yang ditetapkan Rp152,5 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi melonjak luar biasa tinggi. Itu terjadi karena, Indonesia Crude Price (ICP) dari target APBN 2022 semula USD63 per barel naik hingga menyentuh USD126 per barel.

"Lalu direvisi dengan Perpres 98/2022 menjadi USD100. Namun turun lagi USD80. Jadi satu tahun, rata-rata ICP USD97 dan ini jauh dari target USD63," katanya di Jakarta, Rabu (4/1/2023).

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku, pemerintah melakukan berbagai adjusment. Salah satunya dengan menaikkan harga Pertalite dan Solar subsidi pada September 2022. Harga Pertalite naik 30 persen.

"Waktu itu, kalau tidak melakukan berbagai adjustment, bisa bayangkan harga minyak (BBM subsidi), bisa naik sampai 4 kali lipat sama dengan Eropa yang saat ini mengalami pelemahan ekonomi dahsyat, sehingga harus menyesuaikan tarif listrik, BBM yang naiknya luar biasa tinggi," terangnya.

"Kita cuma naikkan Pertalite hanya 30 persen, ini karena kita ingin tetap melindungi masyarakat. Tapi konsekuensinya subsidi dan kompensasi melonjak lebih dari 3 kali lipat," dia menambahkan.

Realisasi sementara APBN 2022 menunjukkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp551,2 triliun. Naik dari target APBN di awal dan Perpes 98/2022 yang masing-masing dipatok Rp152,5 triliun dan Rp502,4 triliun.

Untuk subsidi energi mencapai Rp171,9 triliun. Rinciannya BBM Rp15,6 triliun, LPG Rp100,4 triliun dan listrik Rp56,2 triliun.

Sedangkan kompensasi energi mencapai Rp379,3 triliun di 2022. Rinciannya kompensasi BBM Rp307,2 triliun dan listrik Rp72,1 triliun.

"Ini (anggaran) yang menerima BUMN Pertamina dan PLN. Namun semua ini dinikmati masyarakat melalui subsidi LPG, dan Pertalite, Solar, dan listrik," jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatawarta mengatakan, untuk memenuhi pembayaran subsidi dan kompensasi yang membengkak ini, diamhil dari pagu anggaran yang tidak terealisasi.

"Jadi kita lakukan optimalisasi dari kegiatan yang anggarannya tidak terserap semuanya, sehingga kita dapat mengalihkan untuk membayar subsidi dan kompensasi energi," imbuhnya.