NEWS, IDenesia.id - TikTok sekali lagi menolak tudingan bahwa perusahaan induknya di China, ByteDance, akan membagikan data pengguna aplikasi berbagi video populernya dengan pemerintah China. Platform itu juga menepis dugaan menyebarkan propaganda dan informasi yang salah atas namanya.
Kementerian Luar Negeri China pada Rabu (15/3) menuduh Amerika Serikat (AS) sendiri yang menyebarkan disinformasi tentang potensi risiko keamanan TikTok. Tuduhan itu dilayangkan menyusul laporan Wall Street Journal bahwa Komite Investasi Asing di AS - bagian dari Departemen Keuangan - mengancam akan melarang penggunaan aplikasi tersebut kecuali pemilik saham yang berasal China itu menjual saham mereka.
Jadi, apakah risiko keamanan data itu nyata? Dan haruskah pengguna khawatir aplikasi TikTok akan dihapus dari ponsel mereka?
Baik FBI dan Komisi Komunikasi Federal mengeluarkan peringatan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok dengan pemerintah China terkait data mengenai riwayat penelusuran, lokasi, dan pengenal biometrik.
Undang-undang yang diterapkan China pada 2017 mewajibkan perusahaan untuk memberikan seluruh data pribadi kepada pemerintah yang relevan dengan keamanan nasional negara tersebut. Tidak ada bukti bahwa TikTok telah menyerahkan data semacam itu, tetapi ada ketakutan karena banyaknya data pengguna yang dikumpulkannya, seperti perusahaan media sosial lainnya.
Kekhawatiran seputar TikTok meningkat pada Desember ketika ByteDance mengatakan telah memecat empat karyawan yang mengakses data dua jurnalis dari Buzzfeed News dan The Financial Times saat mencoba melacak sumber laporan yang bocor tentang perusahaan tersebut.
Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby, Kamis (16/3), menolak berkomentar tentang TikTok.
Kirby juga tidak dapat mengonfirmasi bahwa pemerintah mengirimkan surat peringatan kepada TikTok bahwa Washington dapat melarang aplikasi tersebut jika pemiliknya di China tidak menjual sahamnya. Dia menambahkan “Kami memiliki masalah keamanan nasional yang sah sehubungan dengan integritas data yang kami perlu amati."
Pada 2020, Presiden Donald Trump dan pemerintahannya saat itu menekan ByteDance untuk menjual asetnya di AS dan melarang TikTok di toko aplikasi. Pengadilan memblokir upaya tersebut. Presiden Joe Biden membatalkan perintah Trump, tetapi memerintahkan studi mendalam tentang masalah tersebut. Rencana penjualan aset TikTok di AS juga dibatalkan karena pemerintahan Biden merundingkan kesepakatan dengan TikTok yang akan mengatasi beberapa masalah keamanan nasional.
Di Kongres, Senator AS Richard Blumenthal dari Partai Demokrat dan Jerry Moran dari Partai Republik, menulis surat kepada Menteri Keuangan Janet Yellen pada Februari. Mereka mendesak Komite panel Investasi Asing, yang Yellen pimpin, untuk “segera menyimpulkan penyelidikannya dan menerapkan peraturan struktural yang ketat” antara operasi TikTok di Amerika dan ByteDance, termasuk berpotensi memisahkan kedua perusahaan itu.
Pada Kamis (16/3), otoritas Inggris melarang penggunaan TikTok di telepon genggam milik pemerintah dengan alasan keamanan. Kebijakan itu mengikuti langkah yang dilakukan pemerintah Uni Eropa, yang untuk sementara melarang TikTok dari telepon seluler karyawannya. Denmark dan Kanada juga mengumumkan upaya untuk memblokirnya di telepon milik pemerintah.
Bulan lalu, Gedung Putih mengatakan akan memberi waktu 30 hari kepada agen federal AS untuk menghapus TikTok dari semua perangkat seluler yang dikeluarkan pemerintah. Kongres, angkatan bersenjata AS, dan lebih dari separuh negara bagian AS melarang aplikasi tersebut.
Juru bicara TikTok Maureen Shanahan mengatakan perusahaan menjawab masalah keamanan melalui "perlindungan transparan, berbasis AS terhadap data dan sistem pengguna AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat."
Pada Juni, TikTok mengatakan akan mengarahkan semua data dari pengguna AS ke server yang dikendalikan Oracle, perusahaan Silicon Valley yang dipilihnya sebagai mitra teknologi AS pada 2020 dalam upaya menghindari larangan nasional. Namun menyimpan cadangan data di servernya sendiri di AS dan Singapura. Perusahaan mengatakan akan menghapus data pengguna AS dari servernya sendiri, tetapi belum memberikan garis waktu kapan penghapusan data akan dilakukan.
CEO TikTok Shou Zi Chew akan memberikan kesaksian minggu depan di hadapan Komite Energi dan Perdagangan DPR tentang praktik privasi dan keamanan data perusahaan, serta hubungannya dengan pemerintah China.
Sementara itu, perusahaan induk TikTok, ByteDance, mencoba memposisikan dirinya sebagai perusahaan berskala internasional, dan bukan sebagai perusahaan China yang didirikan di Beijing pada 2012 oleh kepala eksekutifnya saat ini Liang Rubo dan lainnya.
