NEWS, IDenesia.id - Berbicara di Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, hari Senin (27/2), yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong peringatan tahun ini sebagai momentum “untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah.” Untuk itu ia menyarankan tiga hal sebagai fokus kerjasama. Yaitu melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan memperkuat arsitektur HAM. Retno menyoroti konflik di Palestina, Afghanistan, Myanmar dan Ukraina.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” ujarnya seraya menyampaikan kembali harapan pemulihan hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Sementara terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, “Indonesia akan terus mengupayakan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk mendorong dialog nasional yang inklusif,” ujarnya.
Retno secara khusus menyoroti peran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses yang setara pada kesempatan dan sumber daya, serta mekanisme mencari keadilan bagi korban. Juga pentingnya mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa silam guna mencegah terjadinya tragedi serupa.
“Tahun ini Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya. Keberanian mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik, dan Indonesia memiliki keberanian itu, tegasnya sebagaimana pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Retno dengan lantang meminta Dewan HAM PBB untuk menjaga “imparsialitas, transparansi dan dialog” sebagai “ruh utama.” Ditegaskannya, “kita harus terus menjaga Dewan HAM PBB dari politisasi dan digunakannya badan ini sebagai alat rivalitas geopolitik.” Menurutnya saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, “bukan mentalitas us vs them.”
Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, Retno Marsudi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk membahas isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20 dan isu-isu yang menjadi keprihatian bersama seperti konflik di Myanmar, Afghanistan dan Palestina.
Sebagai Ketua ASEAN tahun ini, Indonesia berkomitmen memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN serta melembagakan dialog HAM di kawasan.
Invasi Rusia ke Ukraina masih menjadi perhatian utama dalam pembukaan sidang Dewan HAM PBB di Jenewa ini. Sekjen PBB Antonio Guterres memulai pembukaan sidang dengan mengutuk apa yang disebutnya sebagai pembantaian yang dilakukan oleh invasi Rusia ke Ukraina, “yang telah memicu pelanggaran HAM paling masif yang kita jalani hari ini. Invasi ini telah menimbulkan kematian, kehancuran dan pemindahan paksa yang meluas.”
Merujuk pada invasi itu, Guterres menyampaikan penilaian suram atas status HAM saat ini, dengan mengatakan Deklarasi Universal HAM yang menetapkan hak untuk hidup, memperoleh kebebasan dan keamanan, “telah diserang dari semua sisi.”
Komisioner Tinggi PBB Untuk HAM Volker Türk mengatakan sebagian besar kemajuan yang dicapai dalam beberapa dekade ini telah mengalami kemunduran, dan bahkan terjungkir balik. “Penindasan yang terjadi di masa lalu dapat kembali terjadi, bersama dengan otoritarianisme lama, dengan pembatasan kebebasan yang brutal dan patriarki yang mencekik.”
Dalam sidang yang akan berlangsung selama lima hari ini, sekitar 150 kepala negara, menteri luar negeri dan pemimpin terkemuka lain akan menyampaikan prioritas dan tantangan yang mereka hadapi dalam upaya menegakan HAM. Sidang ini juga akan mengkaji situasi HAM di Afghanistan, China, Myanmar, Suriah, Ethiopia, Sudan Selatan, Nikaragua, Israel dan wilayah Palestina.
