NEWS, IDenesia.id--Wacana kenaikan gaji PNS terlanjur menyebar ke publik. Akan tetapi, hal ini tidak disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 16 Agustus 2024 lalu.
Makanya, isu kenaikan gaji ini menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah. Charles berharap Pemerintah dapat memberi kejelasan kepada publik.
"Pemerintah perlu memberi penjelasan lebih detil terkait hal ini. Apakah rencana kenaikan gaji PNS akan diatur oleh Pemerintah selanjutnya?” tanya Charles Meikyansah dalam keterangan tertulis di Jakarta sebagaimana dilansir IDenesia dari situs resmi DPR RI, Rabu, 21 Agustus 2024.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, pemerintah perlu memberikan penjelasan karena isu ini menjadi perhatian masyarakat dan sangat sensitif.
“Gaji dan insentif bagi PNS cukup sensitif, apalagi di tengah tingginya inflasi yang membuat harga segala kebutuhan naik," tegasnya.
Selain wacana kenaikan Gaji PNS, anggota badan Anggaran DPR RI ini juga menyinggung soal utang negara. Persoalan utang negara menurut dia juga menjadi buah bibir di masyarakat.
Charles menekankan pentingnya Pemerintah untuk memperhatikan utang negara yang saat ini sudah tembus Rp8.500 Triliun. Meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat menurun menjadi 38,68 persen, Charles meminta Pemerintah mengkaji dengan bijak dalam hal pengelolaan utang serta keuangan negara.
Charles mengingatkan agar Pemerintah memastikan utang yang diajukan benar-benar harus diperuntukkan bagi program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Meski utang negara tersebut masih dalam batas aman menurut undang-undang, kata Charles, pengelolaannya harus diprioritaskan bagi kebutuhan rakyat.
"Pemerintah perlu waspada dalam pengelolaan RAPBN. Harus dilakukan dengan bijak untuk memastikan utang Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tentunya pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi rakyat,” ujar Charles.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah perlu mewaspadai nilai tukar Rupiah terhadap Dolar yang diperkirakan akan berada di kisaran Rp16.100 per Dolar AS, dan suku bunga SBN 10 tahun di angka 7,1%. Termasuk harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel, lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.
"Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola anggaran agar tidak membebani generasi mendatang. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap arah dan prioritas pembangunan," terang Charles.
