NEWS, IDenesia.id - Kota Makassar, menyimpan banyak lokasi potensi wisata bahari. Salah satunya adalah Pulau Lae-lae. Belakangan, nama pulau yang letaknya sekitar 1,5 kilometer dari Pantai Losari ini santer jadi sorotan karena rencana reklamasi oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pengembang ditolak warga pulau.
Pulau Lae-lae, memang kerap jadi alternatif destinasi wisata para pelancong karena keindahannya dan lokasinya tak jauh dari pusat kota. Untuk menuju ke tempat ini dari Kota Makassar, aksesnya cukup mudah. Kamu mesti menumpangi kapal di dermaga Kayu Bangkoa atau dermaga di depan Fort Rotterdam.
Pulau ini adalah pesisir berselimutkan pasir putih bersih yang cukup lembut. Di tepi pesisir juga ada pohon-pohon yang tumbuh berjajar, menambah kesan eksotisme Pulau Lae-lae. Lokasinya yang berada di Selat Makassar membuat perairan di sekitar pulau cukup tenang dengan ombak yang sangat bersahabat, berpadu dengan air laut yang jernih berwarna kebiruan.
Kondisi itu lah, yang membuat Pulau Lae-lae sebagai salah satu tempat terbaik menenangkan diri dari jenuhnya aktifitas sehari-hari. Pulau ini juga menyimpan objek sejarah. Konon ada terowongan yang menghubungkan atau tembus dari pulau ini ke Benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Namun terowongan tersebut tidak lagi terawat dan dibiarkan terbengkalai, bahkan lubang terowongan itu kini telah buntu tertutup oleh timbunan tanah.
Ombak yang tenang dan laut yang jernih akan selalu menggoda wisatawan untuk berenang di sekitar Pulau Lae-lae. Mereka juga bisa snorkeling menikmati terumbu karang di sekitar pulau. Pemprov Sulsel rencana mereklamasi pulau ini dengan alasan pembangunan berkelanjutan. Namun upaya itu segera direspons oleh warga. Mereka menolak rencana itu.
Reklamasi yang mengancam ruang hidup
Reklamasi mengancam wilayah tangkap nelayan, serta berbagai alat tangkap seperti jaring dan rumpon ikut tertimbun menjadi daratan baru. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, mencatat pulau yang dihuni sekitar 1900 jiwa. Reklamasi yang dicanangkan Pemprov Sulsel disebut akan merampas ruang hidup masyarakat pesisir utamanya nelayan dan perempuan.
Rencana itu tertuang berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 180/1428/B.Hukum. Rencananya reklamasi yang akan menimbun wilayah tangkap nelayan ini mencapai 12, 11 ha, dilakukan sebagai lahan pengganti akibat kekurangan lahan di objek reklamasi CPI sebelumnya.
Itu sesuai kesepakatan Pemprov Sulsel dengan pihak pengembang CPI. Pihak pengembang akan mengganti kekurangan lahan yang diperuntukan bagi pemerintah Sulsel. PT. Yasmin, perusahaan yang menjadi kontraktor, mendapat kepercayaan dari Pemprov Sulsel untuk mereklamasi Pulau Lae-lae.
Menurut LBH Makassar, praktik reklamasi pesisir selama ini dilaksanakan dengan oleh pemerintah dan pihak swasta dengan mengorbankan area publik demi kepentingan bisnis. Sejauh ini, berbagai upaya penolakan warga pulau terhadap rencana reklamasi. Mulai dari menolak menghadiri sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), penolakan tim pekerja dari PT. Yasmin untuk pelaksanaan reklamasi.
Hingga aksi parade perahu nelayan “Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae” adalah rangkaian upaya perlawanan warga pulau menolak reklamasi. Rencana reklamasi Pulau Lae-lae, didasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT-RW) Provinsi Sulawesi Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2021.
Tentang pembangunan Destinasi Wisata Bahari di Pulau Lae-lae, yang menjadi pedoman dalam merencanakan pembangunan kawasan destinasi wisata bahari di pulau tersebut. Berbagai upaya penolakan warga dan nelayan atas rencana reklamasi muncul karena khawatir reklamasi akan semakin mempersempit ruang hidup mereka. Penolakan warga terhadap rencana reklamasi di Pulau Lae-lae masi terus berlanjut sampai saat ini.
