NEWS, IDenesia.id - Sebagian dari kita kemungkinan besar menganggap bahwa spanduk hingga baliho bakal calon legislatif (Bacaleg) yang terpampang di berbagai lokasi di pusat perkotaan adalah alat peraga kampanye (APK). Atau minimal kita berpikir tentang wadah para bacaleg ini menggaet suara.

Ternyata, menurut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), apa yang selama ini kita lihat belum tentu termasuk dalam APK. Bisa jadi itu masuk dalam jenis Alat Peraga Sosialisasi (APS). Berikut perbedaan APK dan APS menurut Bawaslu Kota Makassar yang dilansir dari akun Instagramnya, Rabu, 25 Oktober 2023.

Perbedaan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.  APK meliputi reklame, spanduk dan atau, umbul-umbul yang paling sedikit memuat visi misi, program dan atau citra diri peserta pemilu. APK Hanya di pasang pada masa kampanye. APK berisi ajakan untuk memilih peserta pemilu.

Sementara APS, bisa berupa bendera dan nomor urut parpol. APS tanpa memuat visi misi program dan atau citra diri serta unsur ajakan. APS juga dapat di pasang di internal sebelum masa kampanye atau dalam pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu.

KPU Kota Makassar sebelumnya memberikan penjelasan, banyaknya spanduk yang beredar di ruas jalan protokol di Makassar yang dianggap tidak termasuk dalam kampanye. Sehingga pihaknya tidak bisa melakukan penindakan. Masa kampanye resmi baru akan dimulai pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang.

"Saati ini, kita belum memasuki masa kampanye, sehingga proses yang sedang berlangsung adalah proses sosialisasi yang dilakukan oleh bakal calon legislatif dan partai politik," kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Makassar, Endang Sari, Selasa, 24 Oktober 2023.