NEWS, IDenesia.id - Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan merespons polemik pengelolaan Pasar Butung Makassar dari pemerintah kota dengan pengelola yang lama. Mereka mempertanyakan posisi Pemkot Makassar dalam mencari solusi sehingga polemik seperti ini tidak berkepanjangan.
Pemerintah diharapkan berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. “Posisi Pemkot Makassar juga cukup jelas, dan di sana kan sudah ada proses hukum yang berjalan,” kata Kepala Ombudsman Sulsel Ismu Iskandar dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Selasa, 31 Oktober 2023.
Ombudsman meminta agar Pemkot Makassar bisa menjamin keamanan para pedagang yang hingga saat ini masih bertahan di Pasar Butung. “Di sana kan proses perdagangan tetap jalan. Jadi mestinya pemerintah kota memberi jaminan kepada pedagang di sana untuk tetap bisa melangsungkan usahanya,” tuturnya.
Pasar Butung menurut Ombudsman, adalah pusat grosir terbesar di Kota Makassar. Tidak sama dengan pasar-pasar lainnya. Mereka berharap supaya polemik ini menemukan jalan keluar. “Kita minta agar permasalahan yang ada di sana dicarikan solusi secepat mungkin,” harapnya.
Meski begitu, Ombudsman belum menerima keluhan dari masyarakat perihal polemik Pasar Butung. Hanya saja, posisi pedagang dengan adanya polemik ini sangat dilematis. “Inikan antara pihak pengelola sebelumnya saja, tinggal pemerintah kota bagaimana berkoordinasi dengan APH untuk memastikan proses di sana bisa kembali berjalan normal,” jelasnya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan bahwa Pasar Butung adalah aset pemerintah kota. Bahkan PT Haji La Tunrung telah menyerahkan aset dan pengelolaan Pasar Butung kepada pemerintah kota melalui Perumda Pasar Makassar Raya sejak 2019 lalu.
“Itu aset kita dan saya akan mengambil aset itu (Pasar Butung) secara utuh karena kalau tidak itu namanya pembiaran karena sudah lama terjadi,” terang pria yang akrab disapa Danny Pomanto ini.
Pasar Butung kata Danny, bukan warisan melainkan aset Pemkot Makassar yang sudah seharusnya diambil alih. Sengketa kepengurusan antar keluarga dari pemilik KSU Bina Duta tidak ada hubungannya dengan Pemkot. “Jadi jangan yang menang (atas sengketa itu) dianggap dia pengelolanya, itu bukan warisan. Pasar Butung bukan warisan, pemerintah dari dulu yang punya itu,” tutupnya.
