NEWS, IDenesia.id - Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Makassar mengoptimalkan berbagai program untuk mendukung strategi Program Jagai Anakta. Salah satu layanan yang diinisiasi DP3A Kota Makassar yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
Kepala DP3A Kota Makassar, Achi Soleman, menjelaskan DP3A mendukung Program Jagai Anakta dengan memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. Hal ini sebagai komitmen untuk mendukung program Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto.
“UPTD PPA menyediakan pendampingan terhadap korban serta layanan konseling khusus untuk memberikan Rumah Aman kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,” jelas Achi Soleman dilansir IDenesia dari laman Pemkot Makassar pada Senin, 22 Juli 2024.
Achi Soleman melanjutkan, DP3A juga meluncurkan layanan inovatif Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Dia menjelaskan program tersebut berfungsi sebagai sarana edukasi bagi keluarga untuk perlindungan anak.
"Inovasi ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi keluarga dan tempat untuk mendapatkan konseling yang dibutuhkan, terutama dalam situasi perlindungan khusus untuk anak," tambahnya.
Untuk pencegahan, DP3A Kota Makassar mengembangkan Forum Anak. Hal ini sebagai wadah partisipasi anak-anak sebagai agen pelopor dan pelapor di setiap kelurahan.
"Di forum ini, anak-anak dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyuarakan ide, kekhawatiran, dan aspirasi mereka, serta berkolaborasi dengan orang dewasa untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan mendukung bagi generasi mendatang," jelas Achi.
Pada tingkat komunitas warga, DP3A juga mendirikan Shelter Warga, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan perempuan dan anak. Shelter Warga menyediakan bantuan perlindungan fisik, psikologis, layanan konseling, hukum, dan pendampingan atau mediasi.
Lebih lanjut Achi melanjutkan, program Jagai Anakta telah membuahkan hasil, terbukti dengan penghargaan Kota Layak Anak yang diraih Makassar pada tahun 2022 dan 2023 dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak.
"Kami berkomitmen menjadikan Makassar kembali sebagai Kota Layak Anak dengan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan," pungkasnya.
