NEWS, IDenesia.id - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Makassar, Firman Hamid Pagarra, mengungkapkan PAD Makassar pun direncanakan mencapai Rp2,16 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Firman saat menghadiri Rapat Paripurna Sidang ke-13 Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023/2024 di Ruang Banggar DPRD Kota Makassar pada Rabu malam, 28 Agustus 2024. Rapat paripurna tersebut membahas mengenai Perubahan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2024.
“Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan prinsip kehati-hatian, memperhatikan skala prioritas agar dapat dilaksanakan secara optimal, tepat sasaran, efektif, dan efisien. Semua ini dilakukan dengan tetap mengutamakan aspirasi masyarakat,” ujar Firman dilansir IDenesia dari laman Pemkot Makassar, Jumat, 30 Agustus 2024.
Selain itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan juga meningkat menjadi Rp 2,244 triliun, dibandingkan dengan target sebelumnya yang sebesar Rp 2,174 triliun. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 69,565 miliar atau sekitar 3,20 persen.
“Namun, pendapatan lain sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diperkirakan tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar Rp26,95 miliar,” tambah Firman.
Firman melanjutkan, sementara anggaran perubahan belanja daerah pada 2024 tetap diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemkot Makassar.
Dalam upaya penghematan, belanja modal pada Perubahan TA 2024 direncanakan turun menjadi Rp 1,372 triliun, dibandingkan dengan APBD 2024 sebelumnya yang sebesar Rp 1,715 triliun, mengalami penurunan sebesar Rp342,89 miliar atau 19,99 persen.
Dari alokasi anggaran yang diberikan kepada 51 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Pendidikan mendapatkan alokasi terbesar, diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum.
“Kami memang fokus pada pendidikan dan infrastruktur, karena memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun layanan publik yang lebih baik adalah prioritas utama,” jelas Firman.
Namun, Firman juga mengakui Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya dapat mengakomodasi seluruh aspirasi dan tuntutan masyarakat, mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
“Saya yakin dengan kemitraan yang harmonis dan saling pengertian antara eksekutif dan legislatif, kita dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam Rancangan Perda ini,” tandasnya.
Sementara itu, Pimpinan Sidang, Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, berharap bahwa pembahasan mengenai perubahan anggaran ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat.
“Kita akan bertemu lagi pada September 2024. Semoga apa yang direncanakan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” harap Adi.
