NEWS, IDenesia.id—Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI menyiimpulkan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas banyak melanggar undang-undang dalam pelaksanaan haji 2024.
Pansus Hak Angket Haji DPR RI menyebut adanya unsur gratifikasi dan 20 ribu kuota tambahan kemungkinan dijual. Makanya, Pansus menegaskan kasus ini sudah sangat layak ditelusuri penegak hukum.
Meski adalah masalah, indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) Tahun 2024 ternyata naik. Angkanya bahkan mencapai 88,20 atau masuk dalam kategori sangat memuaskan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 2,37 dibandingkan dengan tahun 2023.
Data itu diungkapkan oleh Direktur Sistem Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS), Joko Parmiyanto.
"Survei ini kita selenggarakan dengan metode ilmiah, dengan kita menggali berbagai aspek dimensi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Tiga aspek ini itu kemudian kita cek betul-betul ke lapangan, ke jamaah," ujar Joko Parmiyanto di Jakarta, Jumat, 20 September 2024 sebagaimana dilansir IDenesia dari situs resmi Kemenag.
Joko menjelaskan, survei dilakukan dengan pengisian kuesioner secara mandiri kepada 14.400 jemaah terkait kualitas berbagai pelayanan yang diterima. Selain kuantitatif, dilakukan pula wawancara untuk mengumpulkan data kualitatif, serta observasi fasilitas dan proses pelayanan yang diterima jemaah.
"Nah tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan, sehingga ini menjadi benchmark dan menjadi masukan buat teman-teman di Kementerian Agama," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa survei dilakukan apa adanya. Sama seperti ketika indeks menunjukkan penuruan di tahun-tahun sebelumnya. "Kalau dibilang selalu naik, enggak juga, karena ini independensi kami di BPS. Memang itu menunjukkan apa yang dirasakan oleh jamaah haji Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, sempat ada beberapa kali penurunan. "Bahkan tahun 2023 juga ada penurunan. Mungkin ya teman-teman PHU (Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah) menjadikan ini pelajaran, sehingga melakukan beberapa inovasi yang akhirnya bisa kita lihat hasilnya tahun 2024 ini," ujarnya.
"Harus kami buktikan dari BPS bahwa kami itu independen. Itu kita lakukan apa adanya, kita potret, kita lihatkan, kalau turun ya turun. Justru malah kalau turun ini menjadi masukan buat Kementerian Agama, apa yang mesti diperbaiki, begitu," lanjutnya.
Ditegaskan Joko, mereka tidak ada tendensi apa pun. "Kami memotret apa adanya. Bukan karena kita kerjasama kemudian kami buat baik-baik, enggak juga. Kami apa adanya. Jadi ini independensi kami. Kalau ada yang mempertanyakan, itu sakitnya di sini gitu ya," tandasnya.
