NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memulai pemanfaatan Pusat Data Nasional (PDN) sejak tahun 2024. PDN berfungsi sebagai platform untuk penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data yang akan digunakan secara bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah yang terhubung.
Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Diskominfo Sulsel, Sultan Rakib menyatakan sejak tahun 2023, Pemprov Sulsel telah mengajukan permohonan ke Kementerian Kominfo RI untuk mendapatkan fasilitas penyimpanan data dan aplikasi sebagai aset tak berwujud.
“Untuk spesifikasi VM (virtual machine) 2024 ini kita sudah diberikan storage untuk tahap pertama 1012 GB, prosesor 20 vCPU (Virtual Central Processing Unit),” ungkap Sultan Rakib dalam keterangannya yang dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemprov Sulsel pada Senin, 1 April 2024.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian dan Informatika RI diketahui telah membangun 4 pusat data standar global Tier-4 di berbagai wilayah. Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diwajibkan menyimpan data dan aplikasi mereka di PDN untuk keamanan, efisiensi, dan hemat biaya.
Sultan Rakib menyatakan bahwa Diskominfo Sulsel akan mulai menyimpan website utama Pemprov Sulsel di tahap pertama, diikuti dengan aplikasi-aplikasi lain yang menjadi bagian dari ekosistem birokrasi Pemprov Sulsel. Transformasi ini diharapkan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan data secara keseluruhan.
“Jadi memang lebih efektif dan efisien serta lebih aman. Tapi sekarang harus bertahap pelaksanaannya. Ya saat ini 2024 kita sudah mulai dan akan terus kita manfaatkan dari tahun ke tahun hingga akhirnya semua (data) yang ada di server kami saat ini dimutasi ke PDN,” ujarnya.
Dengan implementasi PDN, tanggung jawab keamanan data bukan lagi menjadi urusan IPPD, melainkan menjadi tanggung jawab pengelola PDN. Proses migrasi data ke PDN akan dilakukan bertahap hingga semua data yang ada saat ini dimutasi ke PDN.
