NEWS, IDenesia.id—Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam aktivitas ilegal judi online. Itu berdasarkan hasil penelusuran Inspektorat.
Juru Bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyampaikan hal ini. Dan, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan ini akan ditangani Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang telah dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wapres menegaskan, Satgas akan terus mengusut untuk memberikan penindakan, baik kepada mereka yang menyelenggarakan maupun yang terlibat.
"Ada aturan-aturan yang harus ditegakkan,” tegas Wapres di Kabupaten Bogor, Jawa Barat seperti dilansir IDenesia dari infopublik.id, Rabu, 10 Juli 2024.
Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Satgas Pemberantasan Judi Online yang dibentuk oleh Presiden Jokowi akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam aktivitas judi online, termasuk pegawai KPK.
Menurutnya, pemberantasan judi online tidak boleh pandang bulu. “Siapapun, termasuk pegawai KPK, pejabat, TNI/Polri, tentu akan diproses sesuai dengan aturan. Bahkan anggota DPR pun dipanggil oleh Majelis Kehormatan,” tegasnya.
Judi online belakangan ini menjadi sorotan publik. Selain transaksi yang sangat besar, jumlah orang yang terlibat juga sangat banyak.
Selain pegawai KPK, sebelumnya terungkap juga adanya anggota kepolisian yang terlibat praktik haram ini. Belakangan PPATK juga mengungkap bahwa judi online juga sudah menyasar pegawai dan anggota DPR RI serta DPRD.
Untuk mengatasi masalah ini, Jokowi secara resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024.
Satgas ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dengan Wakil Ketua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Ketua Harian Pencegahan adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Wakil Ketua Harian Pencegahan adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kemenkominfo Usman Kansong.
Selain itu, Ketua Harian Penegakan Hukum diemban oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Wahyu Widada.
