NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Kota Makassar menemukan kejanggalan data saat proses verifikasi ulang jumlah penduduk miskin yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut pemerintah, ada warga yang didata miskin tapi ternyata punya tempat tinggal yang layak bahkan dibuat untuk usaha. 

“Kita turun verifikasi data dari awal itu masih ada yang warga yang terdata miskin penerima bantuan tapi rumahnya tingkat tiga, ada kos-kosannya. Ini semua yang kita data ulang,” ujar Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Jumat, 15 September 2023. 

Fatmawati menekankan kepada jajarannya untuk memperbaiki data kawasan mana yang seharusnya menjadi perhatian. “Setelah dapat data ini kita akan menentukan aksi yang kita mau lakukan karena sudah jelas semua pemetaannya. Mana kecamatan yang prioritas,” tegasnya. 

Kamis, 14 September kemarin, Fatmawati menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan 15 kecamatan. Menurutnya ini sebagai upaya untuk meretas atau mengentaskan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar. 

MoU ini terkait penetapan hasil verifikasi dan validasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Kota Makassar Tahun 2023. Fatmawati menyebut ini menjadi langkah awal dari penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperbaiki data base.

Dari hasil kerja keras bersama OPD dan Kecamatan selama beberapa bulan terakhir, Fatmawati mengerucutkan jumlah keluarga dengan kemiskinan ekstrem. “Dimana data awal tercatat 14 ribu menjadi 7.836 Keluarga dengan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya. 

Berdasarkan rekapan data hasil validasi, Fatmawati menyebutkan angka tertinggi kemiskinan ekstrem berada di Kecamatan Makassar (1391 KK), menyusul Tallo (1.245 KK), Tamalate (1.204 KK) dan terendah Kecamatan Wajo (22 KK). OPD dan kecamatan hingga kelurahan ditekankan untuk aktif dalam mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2024.