NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Polrestabes Makassar dan jajaran Kodam XIV Hasanuddin, berkolaborasi menyusun skema penanganan gangguan keamanan. Mereka menyoroti maraknya peristiwa yang dianggap cukup mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Khususnya di Kota Makassar.
"Hal ini menjadi sangat penting, mengingat pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah amanah yang diberikan negara kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," kata Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Darmawan Bintang, dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 27 Juli 2023.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah, demonstrasi yang kerap berujung dengan keributan. Unjuk rasa yang sering terjadi di Kota Makassar, memberikan citra yang kurang baik. Seperti seperti penutupan jalan, membakar ban dan aksi bentrokan yang memberikan dampak terganggunya ketertiban umum.
Menurut Darmawan, diperlukan pembinaan demi terciptanya ketentraman dan ketertiban secara terencana dan terpadu. Selain itu, mereka juga menyoroti perang kelompok. "Selain itu maraknya perkelahian antar kelompok juga sering terjadi sehingga mengakibatkan adanya rasa tidak aman bagi masyarakat sekitar," tegasnya.
Kapolrestabes Makassar, Kombes Mokhamad Ngajib menyampaikan, kondisi dan situasi keamanan di Sulawesi Selatan secara umum tergolong fluktuatif. "Dan Alhamdulillah di tahun ini terjadi peningkatan yang lebih kondusif. Konflik antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang mengarah ke tindakan anarkis harus diawali dengan tindakan pencegahan," ujarnya.
Ngajib menilai pembahasan ini sebagai langkah yang tepat untuk mengkaji bagaimana upaya pencegahan. Terutama dalam menghadapi tahun politik 2024. Menurutnya dibutuhkan pengelolaan manajemen keamanan yang komprehensif. “Dengan memperkokoh sinergitas dan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat dan keamanan lainnya,” ucapnya.
Asintel Kasdam XIV Hasanuddin Kolonel Infantri Enjang menambahkan, perkelahian antar kelompok dan aksi unjuk rasa yang terjadi di Sulawesi Selatan dari Januari hingga Juli tahun ini jumlahnya cukup tinggi. "Ada dalam data kami dari bulan Januari hingga bulan ini perkelahian antar kelompok yang terjadi di Sulawesi Selatan hampir 67 kali kejadian,” terangnya.
Tak hanya di Makassar tapi di beberapa daerah lain di Sulsel. Menurut Enjang kolaborasi ini tepat untuk mencegah dan meminimalisir unjuk rasa yang mengarah bentrok maupun perkelahian antar kelompok. “Untuk unjuk rasa yang mengarah ke tindakan kekacauan serta unjuk rasa lainnya dari Januari sampai Juli itu sekitar 651 kegiatan unjuk rasa yang terjadi," lanjutnya.
