NEWS, IDenesia.id--Pemerintah menyatakan bahwa saat ini Indonesia sudah masuk dalam kategori darurat pornografi. Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki mengatakan, situasi ini harus ditangani dengan serius.

Kondisi ini menurutnya dipengaruhi oleh kurang efektifnya upaya pencegahan dan penanganan kasus pornografi di Tanah Air.

"Saat ini Indonesia telah mengalami darurat pornografi, sehingga perlu ada terobosan-terobosan baru. Terutama terkait dengan penanganan dan pencegahan pornografi di negara kita,” kata Saiful Rahmat Dasuki, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu sebagaimana dilansir IDenesia dari rri.co.id, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pemerintah sudah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2012. Di dalam gugus tugas tersebut, Menko PMK ditunjuk sebagai Ketua, dan Menteri Agama sebagai ketua harian.

“Dalam perjalanannya Perpres ini dari tahun 2012 hingga per tahun ini, ini memang mengalami stagnasi. Makanya, kami melakukan rapat tingkat menteri,” jelas Saiful.

Saiful menguraikan, pada prinsipnya, dalam pertemuan kemarin mereka ingin melengkapi terkait dengan regulasi yang telah dibuat. "Di mana salah satu titik lemahnya adalah bagaimana gugus tugas ini tidak bisa terlalu berjalan efektif,” ungkap Saiful.

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sementara itu berharap Perpres 25 tahun 2012 segera direvisi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum menyampaikan harapan itu.

“Kami lihat bahwa dengan perkembangan isu pornografi yang sekarang ini tidak cukup. Termasuk menambahkan beberapa kementerian/lembaga yang sebelumnya tidak ada, contohnya Kemenkopolhukam belum kami masukkan, ini nanti akan kami masukkan,” ujar Woro.