NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berupaya meningkatkan cadangan pangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi, Andi Muhammad Arsjad, mengungkapkan bahwa saat ini cadangan pangan pemerintah (CPP) Sulsel baru mencapai 140 ton, jauh dari target ideal 400 ton.
“Kita masih butuh 360 ton dan ini telah disetujui oleh Bapak Pj Gubernur Sulsel untuk dilakukan pengembangan," kata Andi Muhammad Arsjad dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemprov Sulsel, Selasa, 30 April 2024.
Arsjad mengatakan, Pemprov Sulsel sedang berupaya meningkatkan jumlah cadangan pangan. Salah satunya mengingatkan agar kabupaten dan kota di Sulsel untuk menyiapkan cadangan pangan. Apalagi masih ada lima daerah di Sulsel yang belum memiliki cadangan pangan, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Toraja Utara, Sidrap, Maros, dan Takalar.
"Kami terus mendorong agar kelima kabupaten ini memiliki cadangan pangan. Tentu yang dilakukan dengan menyurati dan meminta mereka untuk menganggarkan di APBD nya. Kita berharap agar tidak ada lagi kabupaten kota yang tidak memiliki cadangan pangan," terangnya.
Arsjad menjelaskan, cadangan pangan menjadi suatu hal yang penting. Tidak hanya karena itu amanah dari undang-undang terkait pangan, tetapi juga menjadi urusan wajib yang harus dipenuhi.
"Kita juga sudah mengetahui bersama beberapa daerah kita mengalami bencana baik tanah longsor maupun banjir. Dalam kondisi seperti itu, kita harus memastikan bahwa pemenuhan pangan masyarakat harus terjaga, dan itulah salah satu manfaat dari cadangan pangan itu," jelasnya.
Menurut Arsjad, ketika kabupaten kota tidak memiliki cadangan pangan saat kondisi darurat, tentu akan menjadi persoalan. Karena itu, pertemuan ini untuk memastikan bahwa kita mendorong kabupaten kota memiliki cadangan pangan yang cukup ideal sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerahnya masing-masing.
"Kemudian para petugas kita harapkan betul-betul melakukan proses penginputan data secara akurat, secara objektif, secara valid dengan melakukan konfirmasi dan verifikasi data," ucap Arsjad.
Dia menambahkan, kekeliruan data bisa menimbulkan kekeliruan analisa, yang bisa mengakibatkan kekeliruan kebijakan. Sehingga, diharapkan data ini harus tepat ditambah lagi sistem data ini, memang diwajibkan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun dan membangun serta mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi, jadi hanya ada satu data saja.
"Inilah pentingnya, bagi mereka sebagai pendata kabupaten kota untuk melaksanakan tugas itu dengan baik, karena ini bisa menjadi instrumen untuk memotret bagaimana kondisi-kondisi ketersediaan, bagaimana kondisi pasokan di daerah dan ini bagian dari stabilisasi pasokan sekaligus kita bisa mengetahui juga mana daerah kita mengalami rawan pangan," tambahnya.
"Jadi jangan pada saat inflasi baru kita panik. Data-data ini kalau bagus kita bisa mengantisipasi, memitigasi daerah-daerah kita yang berpotensi menjadi daerah yang rawan pangan. Oleh karena itu, data menjadi instrumen penting yang harus kita lakukan," pungkasnya.
