NEWS, IDenesia.id - Warga Pulau Lae-lae, Kota Makassar, merespons transisi pergantian pejabat tinggi pemerintah, Gubernur Sulsel dengan menggelar unjuk rasa di kantor DPRD provinsi, Senin, 4 September 2023. Unjuk rasa ini seiring dengan prosesi purnatugas Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel.
Ia akan digantikan dengan Bahtiar Baharuddin sebagai Penjabat Gubernur Sulsel. Aksi ini sebagai bentuk peringatan untuk gubernur Sulsel nantinya. "Aksi kali ini mempertegas bahwa siapapun yang menjadi gubernur warga Lae-lae tetap pada satu suara menolak keras reklamasi Pulau Lae-lae,” kata warga pulau, Daeng Bau dalam keterangan tertulisnya melalui tim pendamping saat dikonfirmasi, Senin sore.
Warga tak ingin berkompromi dengan apapun terkait rencana pemerintah mereklamasi tempat hidup mereka. “Sampai kapanpun warga akan terus berjuang mempertahankan apa yang menjadi haknya, pemerintah harus mendengar rakyatnya. Sekali lagi tolak reklamasi, tidak ada negosiasi,” tegas Daeng Bau kembali.
Menurut pendamping warga, rencana Pemprov Sulsel mereklamasi pulau dengan dalih pengembangan pariwisata. “Bagaimana tidak, lahan tersebut adalah lokasi para nelayan menangkap ikan. Sehingga, akan menggerus ekosistem laut dan mata pencarian nelayan setempat,” Pendamping dari Kawal Pesisir, Hasbi.
Aksi ini adalah salah satu bagian dari pesan untuk memperingatkan pemerintah terkait rencana reklamasi tersebut. Ini juga sebagai simbol bahwa rakyat menolak rencana itu. “Ini adalah wujud sikap dari warga Pulau Lae-lae, yang bersama didampingi oleh tim Kawal Pesisir, untuk menunjukkan sikap mereka menolak reklamasi,” tegasnya.
Warga Lae-lae menolak rencana ini karena wilayah yang akan di reklamasi merupakan kawasan tangkap nelayan dan perempuan nelayan. Warga juga menilai, bahwa sejak awal proyek reklamasi, perencanaannya tidak pernah melibatkan partisipasi warga secara langsung.
Berdasarkan daftar nama warga yang menolak rencana reklamasi, yang disebarkan bersama Kawal Pesisir, dari 1.800-an warga di Pulau Lae-lae, 1500 di antaranya telah menandatangani penolakan reklamasi. Sampai saat ini angka tersebut terus bertambah seiring dengan penolakan terhadap reklamasi yang semakin menguat.
Jika reklamasi Pulau Lae-lae tetap dipaksakan berlanjut, maka akan berpotensi memicu pelanggaran HAM dan konflik sosial antara warga dan pemerintah. Sebelum adanya reklamasi, warga Lae-lae telah cukup sejahtera dengan mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar pulau.
“Jika pemerintah punya kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pembangunan, maka sudah seharusnya setiap rencana tersebut didiskusikan secara terbuka dan partisipatif dengan warga,” harap warga.
