NEWS, IDenesia.id - Jumlah petugas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang jatuh sakit di Sulawesi Selatan (Sulsel) mencapai 1.495 orang. Dari jumlah tersebut, 985 petugas Pemilu, termasuk anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), hingga Panitia Pemungutan Suara (PPK), harus dirawat di rumah sakit dan puskesmas.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulsel sampai 15 Februari 2024, terdapat 1.495 pasien terkait Pemilu 2024 yang mengalami jatuh sakit. Di antaranya, 63 orang dari Bawaslu, 536 orang dari KPPS, 77 orang dari Linmas, 567 orang dari kalangan pemilih, 36 orang petugas, 14 orang dari PPK, 109 orang dari PPS, dan 93 orang. Dari jumlah tersebut, 558 pasien adalah laki-laki dan 937 pasien adalah perempuan, dengan mayoritas berusia 21-30 tahun.
Secara rinci, 11 orang pasien dirawat di rumah sakit, di mana 10 di antaranya masih dalam perawatan dan 1 orang telah sembuh. Sementara itu, 1.484 orang dirawat di puskesmas. Dari jumlah tersebut, 975 orang masih dalam perawatan, 7 orang dirujuk, 504 orang telah sembuh, dan tidak ada yang meninggal. Terdapat juga 5 orang yang dirawat di IGD, 23 orang dirawat inap, dan 1.442 orang dirawat jalan.
Ketua Bawaslu Luwu Utara, Muhajirin Daud menyatakan petugas Satgas Kesehatan Kesiapsiagaan Pemilu 2024 sangat responsif. Sebab mereka memberikan tanggapan cepat terhadap petugas yang mengalami kelelahan di lapangan, dengan sebagian besar langsung ditangani di tempat atau dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas.
"Alhamdulillah sangat respon, karena beberapa jajaran saya yang sempat drop di lapangan pada saat bertugas itu langsung ditangani. Mereka tanggap untuk menangani dan langsung dibawa ke Puskesmas dirawat dan di tempat juga langsung diberikan reaksi cepat," ungkap Muhajirin dari rilis yang diterima IDenesia.id pada Kamis, 15 Februari 2024.
"Ini petugas mendatangi yang drop, ada yang ditangani dirujuk ke rumah sakit dan puskesmas, tapi petugas minta ditangani di tempat saja," tambahnya.
Menurut Muhajirin, program ini dapat diadopsi di daerah lain dan tetap dilanjutkan pada pelaksanaan Pilkada berikutnya. Pendapat ini disampaikan pula oleh Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jeneponto, Akhmad Amiruddin Said, yang menyebut keberadaan tim kesehatan sangat membantu menciptakan kenyamanan di TPS.
"Ini perlu ditingkatkan dan dipertahankan, terutama pada Pilkada, di mana penyelenggara memang tidak ada lagi waktu untuk pergi berobat dan dibutuhkan reaksi cepat dari nakes itu. Jadi memang harus ada standby di bilik TPS, tidak lagi harus meninggalkan tempatnya bertugas," pungkasnya.
