Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata (tengah) dalam Diskusi Publik bersama sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Jawa Tengah . (Foto: Dok KPK)

Pilkada 2024, KPK: Masyarakat harus Menolak Suap

Publish by Redaksi on 13 July 2024

NEWS, IDenesia.id—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menegaskan, proses demokrasi yang sehat di Indonesia sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Dan, ia menekankan bahwa pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi momen penting di mana masyarakat akan menentukan pemimpin daerah masing-masing.

Alexander Marwata mengatakan hal ini dalam Diskusi Publik bersama Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) Jawa Tengah bertajuk "Bayang-Bayang Pada Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah" pada Sabtu, 13 Juli 2024.

“Masyarakat harus memahami proses demokrasi yang sehat, dimulai dari menolak praktik suap oleh calon pemimpin daerah,” kata Alex dilansir IDenesia dari infopublik.id.

Selain itu, Alex juga menyoroti pentingnya partai politik dalam memilih kader yang berintegritas untuk maju dalam Pilkada. Menurutnya, akar masalah korupsi sering kali berasal dari calon pemimpin yang tidak kredibel.

“Proses Pilkada adalah hulu dari korupsi, ditandai oleh biaya politik yang mahal dan praktik suap yang akhirnya memicu tindakan korupsi untuk mengembalikan modal politik,” jelas Alex.

Terhitung sejak 2004 hingga 2023, KPK telah menangani 185 kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Termasuk 25 gubernur dan 163 wali kota/bupati. Dari jumlah tersebut, 69 kasus terjadi di Jawa Tengah.

Data dari Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah menunjukkan bahwa perilaku koruptif di kalangan kepala daerah sangat memprihatinkan.

Jawa Tengah menurut Sekretaris KP2KKN, Ronny Maryanto mengalami krisis pemimpin berintegritas dengan 37 kasus korupsi yang telah ditangani hingga tingkat kabupaten/kota.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro (Undip), Budi Setiyono, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal Pilkada serentak tahun ini untuk mencegah korupsi.

“Korupsi oleh kepala daerah sangat merugikan. Roda pemerintahan terganggu dan rencana pembangunan terhambat,” kata Budi.

Diskusi publik ini diinisiasi Organisasi Masyarakat Sipil Jawa Tengah dan dihadiri oleh perwakilan KPU Provinsi Jawa Tengah, pengurus partai politik, ICOV, Perhimpunan PATTIRO Semarang, dan organisasi mahasiswa.

#Topik Terkait

cropped-FAVICON-1.png
IDenesia Daily
hello world!
cross