NEWS, IDenesia.id—Syarat pemberian kredit oleh pihak leasing kendaraan kepada masyarakat harus diperketat. Ini guna mencegah terjadinya tindak pidana.

Hal ini ditegaskan Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus. dalam keterangan resminya, Jumat, 19 Juli 2024.

Menurutnya, hal itu berkaca dari kasus penipuan dan penggelapan terkait fidusia jaringan internasional yang dibongkar Bareskrim Polri. Total kerugian akibat kasus itu mencapai ratusan miliar.

“Makanya saya bilang tadi perlu ada satu regulasi lagi yang memang gak mempermudah untuk mendapatkan kendaraan,” kata Brigjen Pol Yusri Yunus seperti dilansir IDenesia dari infopublik.id, Sabtu, 20 Juli 2024.

Yusri mengaku sudah berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) terkait hal tersebut.

Ia berharap, regulasi yang lebih ketat terkait syarat pengajuan kredit kendaraan dapat mencegah terjadinya tindak pidana.

“Gampang sekali mereka (pelaku kejahatan) bermain, bayar cuma berapa kemudian dia dapat, hilang. Mungkin dia pakai identitas yang nggak jelas,” ujar Yusri.

Polri sebelumnya menangkap tujuh orang tersangka kasus tindak pidana fidusia atau pengalihan hak kepemilikan jaringan internasional. Ketujuh tersangka itu yakni NT, ATH, WRJ, HS, FI, HM, dan WS.

Para tersangka memiliki peran masing- masing. Tersangka NT dan ATH berperan selaku debitur. WRJ dan HS selaku penadah. FI dan HM selaku pencari debitur, serta WS selaku eksportir.

Tindak pidana itu dilakukan dengan cara penadah HS dan WRJ memesan kendaraan bermotor kepada pencari debitur yakni FI dan HM.

Selanjutnya, FI dan HM bergerak mencari debitur yang dapat dimintai KTP sebagai syarat pengajuan kredit ke pihak leasing.

Setelah data KTP disetujui pihak leasing dan unit motor didapat, unit motor kemudian diserahkan oleh FI dan HM kepada HS dan WRJ untuk disimpan di gudang yang dijadikan tempat penampungan.