NEWS, IDenesia.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan pola pengamanan TPS (tempat pemungutan suara) sesuai dengan tingkat kerawanan. Pola pengamanan ini akan diterapkan dalam rangka pengamanan pemilihan umum (pemilu) serentak tahun 2024.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, pola pengamanan TPS akan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu TPS kurang rawan, TPS rawan, dan TPS sangat rawan.
“Pola pengamanan TPS akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan,” kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, dilansir dari Humas Polri, Senin 25 September 2023.
Dalam hal ini Polri menyelenggarakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2023-2024” berdasarkan renops mantap brata Tanggal 14 September 2023 tentang pengamanan pemilihan umum tahun 2024, yang dilaksanakan oleh mabes polri dan satuan kewilayahan, didukung oleh tni, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya Dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan selama 222 hari.
Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif, preventif, dengan didukung kegiatan penegakan hukum, humas, dan banops.
Operasi Mantap Brata 2023-2024 dipimpin oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran selaku kaops dan dibantu oleh Dankor Brimob Polri Komjen Pol. Anang Revandoko selaku wakaops.
Di tingkat Mabes Polri terdapat sembilan satgas, di tingkat Polda tujuh satgas, dan di tingkat Polres ada enam satgas. Sementara itu, Satgasops pusat terdiri dari satgas preemtif, satgas preventif, satgas tindak, satgas gakkum, satgas pam capres dan cawapres, satgas anti teror, satgas pengamanan TPS luar negeri, satgas humas, dan satgas banops.
Selain itu Brigjen Ramadhan mengungkapkan Jumlah personel yang terlibat di sesuaikan dengan anggaran ops mantap brata 2023-2024 yang bersumber dari APBN t.a. 2023-2024.
“Jumlah personel yang dilibatkan dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 yaitu Mabes Polri 2.130 personel dan kekuatan personel Polda disesuaikan dengan anggaran ops mantap brata 2023-2024 yang bersumber dari APBN t.a. 2023-2024 yang ada di masing-masing polda dan polres.” Ungkap Brigjen Ramdhan.
