NEWS, IDenesia.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel), Mardiana Rusli merespons informasi konflik pengawasan yang berbasis aplikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mardiana mengakui terdapat sejumlah kendala perihal keterbukaan data akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Soal relasi antara KPU dan Bawaslu saya kira secara komunikasi memang berjalan baik, hanya memang ada problem soal kerjaan terkait keterbukaan data yang dipersoalkan sejauh ini memang sudah ada di DKPP,” kata Mardiana saat ditemui di kantor Bawaslu Sulsel, Sabtu, 15 September 2023.

Kendati begitu, Mardiana Rusli menegaskan jika situasi itu tidak berdampak signifikan pada tingkat provinsi. Sebab Bawaslu dan KPU Sulsel selalu berkoordinasi berkaitan dengan potensi pelanggaran administrasi pencalonan. “Tapi apakah ini berdampak pada provinsi saya kira tidak,” ucapnya.

Dia juga menekankan agar KPU segera mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Seperti halnya kasus pemilih di Takalar yang batal mencoblos lantaran data kependudukan dihapus oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. KPU menurutnya harus lebih berfokus pada hasil pencatatan pemilih berkelanjutan daripada melihat data di Capil.

“Dalam surat rekomendasi kita gak bisa karena proses pencaplikan secara fakta dia memiliki KTP elektronik dan dia sudah layak bukan ukurannya melihat di capil tapi hasil capliknya yang harus jadi rujukan,” paparnya.

Mardiana juga menegaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU berkaitan dengan potensi pelanggaran administrasi para calon legislator. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya pihak dari para calon peserta pemilu yang dirugikan.

“Kami langsung kami sampaikan bahwa itu ada potensi yang bisa merugikan calon peserta pemilu yang mesti jadi perhatian di KPU. KPU harus mengambil tindakan apapun, jadi ada beberapa yang menurut kami bisa diselesaikan,” pungkasnya.

Penulis: Alfiandis