NEWS, IDenesia.id—Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi dinilai telah membawa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali ke titik nol. Itu tergambar dari indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang mengalami stagnasi.

Makanya, Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan bisa memimpin kembali pemberantasan korupsi di Indonesia. Harapan itu disampaikan Akademisi Universitas Bandar Lampung Zainudin Hasan.

"Kalau dari sisi hukum, seperti kita ketahui indeks persepsi korupsi di Indonesia. Kondisi selama lima tahun terakhir stagnan," kata  Zainudin dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Minggu, 13 Oktober 2024 sebagaimana dilansir IDenesia dari rri.co.id.

Ia berharap, korupsi dapat diberantas dan pemerintahan Prabowo bisa melakukan penguatan-penguatan dalam penegakan hukum.

"Dalam hal ini pemberantasan korupsi ya. Apakah dia menguatkan KPK dan penegakan hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan," ujarnya.

Sebelumnya,  Prabowo Subianto mengingatkan partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Zainudin Hasan, kepercayaan publik dapat meningkat jika Prabowo serius dalam pemberantasan korupsi.  "Artinya apa yang disampaikan Pak Prabowo ini akan mencoba membangkitkan lagi semangat  kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi," katanya.

Zainudin Hasan juga menyampaikan sejauh ini Indonesia memiliki regulasi hukum yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan APBN. Salah satunya, dengan terbitnya  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Itu sudah sangat baik sekali ya. Tinggal bagaimana para penegak hukum pemerintah yang baru ini pak Prabowo benar-benar memilih figur-figur yang tepat," katanya.

Menurut Zainudin Hasan, Prabowo harusnya bisa dan dapat mengembalikan kepercayaan publik dalam proses penegakan hukum.