NEWS, IDenesia.id—Menteri Olahraga Prancis Amelie Oudea-Castera mengeluarkan pernyataan yang mengonfirmasi larangan mengenakan hijab atau jilbab bagi atlet mereka di Olimpiade Paris.
Prancis memberlakukan larangan terhadap pemain tim nasionalnya saat bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade pada 26 Juli hingga 11 Agustus dan Paralimpiade pada 28 Agustus hingga 8 September.
Amelie Oudea-Castera awalnya mengumumkan larangan tersebut pada 24 September 2023.
Beberapa hari kemudian, Oudea-Castera, yang menjadi tamu acara politik Prancis Dimanche en Politique, membenarkan bahwa tidak ada perempuan di delegasi negaranya yang akan mengenakan jilbab selama Olimpiade Paris.
Menyusul pengumuman larangan tersebut, Marta Hurtado, perwakilan Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR), mengatakan dalam sebuah pernyataan pada 26 September bahwa pelarangan itu tidak tepat.
“Tidak seorang pun boleh memaksakan pada seorang wanita apa yang perlu atau tidak perlu dia kenakan,” kata Hurtado dilansir IDenesia dari Anadolu Agency, Jumat, 19 Juli 2024.
Pada 24 Mei tahun ini, Amnesty International dan beberapa organisasi lainnya berkumpul untuk mengirimkan surat kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC), organisasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan Olimpiade.
Mereka meminta IOC untuk mengajukan permohonan publik kepada otoritas olahraga di Prancis untuk mencabut semua pembatasan terhadap atlet mereka yang mengenakan jilbab, baik di Olimpiade Paris maupun di acara olahraga lainnya.
Menurut Amnesty International, IOC tidak memberikan tanggapan yang memadai terkait surat bersama mereka tersebut.
Dalam tanggapannya, IOC mengatakan larangan jilbab di Prancis berada di luar kewenangan komite dan bahwa kebebasan beragama ditafsirkan dengan berbagai cara oleh berbagai negara.
Selanjutnya, dalam siaran pers tertanggal 16 Juli 2024, Amnesty International mengatakan larangan jilbab menunjukkan adanya kebijakan standar ganda yang diskriminatif di Prancis.
Mereka menegaskan bahwa larangan partisipasi atlet Prancis yang bercadar atau berhijab di Olimpiade melanggar hukum hak asasi manusia internasional.
Organisasi non-pemerintah internasional itu mengatakan larangan tersebut menunjukkan kemunafikan diskriminatif dari pemerintah Prancis menjelang Olimpiade Paris dan kelemahan IOC dalam menanggapinya.
