NEWS, IDenesia.id - Polrestabes Makassar telah menerjunkan personelnya untuk mengawal dan mengamankan rencana unjuk rasa akbar yang akan digelar hari ini, Senin, 16 Oktober 2023. Demonstrasi buntut dari pernyataan Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin soal Sulsel bangkrut.
Menurut informasi yang dihimpun kepolisian, demonstrasi akan digelar di tiga titik atau lokasi. Yakni kawasan Fly Over Jalan AP Pettarani-Urip Sumoharjo, Kantor Gubernur Sulsel dan Kantor DPRD Sulsel. Ada banyak elemen yang akan berdemonstrasi hari ini.
“Kepada personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan humanis serta tidak menggunakan senjata api,” kata Kapolrestabes Makassar Kombes Mokhamad Ngajib disela apel memberikan arahan kepada anggotanya dilansir dari akun Instagram resmi Polrestabes Makassar, Senin siang.
Selain ribut-ribut soal pernyataan Sulsel bangkrut, para demonstran menurut informasi yang diterima juga akan berdemonstrasi menyikapi surat edaran mengenai penggunaan anggaran dana desa (ADD) 2024 kepada semua kepala daerah di Sulsel dari gubernur mengenai imbauan untuk budidaya pisang.
Mereka menganggap bahwa kondisi itu tidak begitu urgen. Diketahui, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin menargetkan daerahnya sebagai lumbung pisang terbesar di Indonesia khususnya kawasan timur. Pertentangan soal pendapat yang muncul mengenai anggaran dana desa yang bakal digunakan dalam menjalankan proyek tersebut.
Menurutnya, isu yang berkembang saat ini kemungkinan akibat miskomunikasi. Bahtiar merujuk pada Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, minimal 20 persen Dana Desa untuk tanaman pangan.
Ada juga yang dianggarkan untuk stunting dan program prioritas nasional lainnya. "Minimal 20 persen. Bisa tidak 21 persen? Ini bisa, demikian juga jumlah lainnya di atas 20 persen seperti 40 persen atau 99 persen," kata Bahtiar, dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Sabtu, 14 Oktober 2023.
Bahtiar sedang menggerakkan peningkatan pangan, memberi imbauan agar tahun 2024, 40 persen dana desa untuk tanaman pangan agar memberikan dampak yang signifikan. "Ada program lain yang juga diperhitungkan, tentu menjadi mandatory terhadap penggunaan dana desa tersebut," jelasnya.
