Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut nilai automatic adjustment atau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2023 mencapai Rp50,23 triliun.

Resesi Mengancam, Sri Mulyani Tahan Anggaran Kementrian Rp50 Triliun

Publish by Redaksi on 22 February 2023

NEWS, IDenesia.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut nilai automatic adjustment atau penyesuaian otomatis belanja kementerian/lembaga (K/L) pada tahun 2023 mencapai Rp50,23 triliun.

Kebijakan ini merupakan mekanisme pencadangan belanja K/L yang diblokir sementara pada pagu belanja karena masih dipandang perlu dilanjutkan sebagai usaha mitigasi risiko agar APBN mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.

❖Baca Juga:

Tito Karnavian Minta Kepala Daerah Kendalikan Inflasi, Ini SebabnyaSejarah Hari Ini, 4 November: Barack Obama Terpilih Jadi Presiden Amerika Serikat ke-44Kemiskinan Tembus 40%, Plaza de Mayo Argentina Jadi dapur UmumThe Fed Mempertahankan Suku Bunga yang Tidak Berubah Akibat Adanya Dua Kenaikan Kecil Pada Akhir 20235 Juni, AS Masuk Kondisi Gagal Bayar Jika Plafon Utang Tak Dinaikkan

"Automatic adjustment bukan merupakan pemotongan anggaran. Ini merupakan strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global dan kondisi geopolitik saat ini melalui prioritas belanja," ujar Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (18/2).

Dalam pelaksanaannya, K/L mengusulkan sendiri Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output (RO)/akun yang akan diblokir sesuai besaran automatic adjustment masing-masing K/L yang terlampir pada Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 melalui mekanisme revisi anggaran.

Anggaran automatic adjustment berasal dari belanja K/L dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dengan mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment, antara lain belanja pegawai yang dapat diefisienkan dan belanja barang yang dapat diefisienkan (diutamakan dari belanja honor, perjalanan dinas, paket rapat, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya).

Kemudian, belanja modal yang dapat diefisienkan, bantuan sosial yang tidak permanen, serta kegiatan yang diperkirakan belum dapat memenuhi dokumen pendukung pelaksanaannya sampai dengan akhir semester I-2023.

Sementara itu, Menkeu menuturkan anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja terkait bantuan sosial yang permanen meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Sembak, belanja terkait tahapan Pemilu, belanja untuk pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan.

#Topik Terkait

cropped-FAVICON-1.png
IDenesia Daily
hello world!
cross