NEWS, IDenesia.id - 75 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 25 Maret 1947, Hasil Perjanjian Linggarjati resmi ditandatangi Indonesia-Belanda di Istana Negara, Jakarta. Perjanjian itu jadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan jalur diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan.
Hasilnya, Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Pun Perjanjian Linggarjati jadi corong bagi eksistensi Indonesia di dunia internasional. Alias, peristiwa itu buat dunia peduli dengan perjuangan Indonesia. Perjuangan Indonesia menjaga kemerdekaan lewat jalur diplomasi tak mudah. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Kehadiran Belanda dan sekutu yang menutup jalur diplomasi, salah satunya. Namun, Indonesia tak menyerah.
Segala daya upaya dilakukan. Termasuk berunding dengan musuh (Belanda) sekalipun. Perundingan Linggarjati misalnya. Pertemuan itu berlansung mulai 11-13 November 1946 di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Misi Indonesia pun jelas. Merdeka jadi harga mati. Indonesia kala itu diwakili oleh Sutan Sjahrir, A K Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Mohammad Roem. Belanda diwakili oleh Wim Schermerhorn, Max Von Poll, H.J. van Mook, serta F de Baer. Sedang Inggris selaku penanggung jawab atau mediator diwakili oleh Lord Killearn.
“Hasilnya, antara lain, disetujui ditetapkannya dengan pasti status dan kedaulatan RI secara de facto atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, pihak RI dan Belanda setuju akan dibentuknya negara dengan sistem pemerintahan federal bernama Negara Indonesia Serikat (NIS). Mereka kemudian juga setuju dibentuknya perserikatan Indonesia-Belanda bernama Uni Indonesia-Belanda.”
“Disetujui pula NIS yang akan dibentuk itu memiliki wilayah di bekas Hindia Belanda dan sebagaimana usul Sjajrir untuk menggantikan kata vrije staat (negara merdeka) pada konsep Belanda dengan kata souvereigne staat (negara berdaulat) pada naskah persetujuan yang disepakati. Padahal, istilah awalnya ditolak Belanda,” ungkap Rushdy Hoesein dalam buku Terobosan Sukarno dalam Perundingan Linggarjati (2010).
Poin-poin persetujuan tersebut baru diresmikan empat bulan setelahnya, yang menjadi sejarah hari ini pada 25 Maret 1947. Pemerintah baru menandatangani persetujuan Linggarjati di Istana Negara, Jakarta. Penandatanganan itu setelah poin-poin yang tersebut disetujui oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sebuah badan yang dibentuk khusus untuk membantu presiden.
Alhasil, popularitas perjuangan bangsa Indonesia mulai dilirik banyak negara di dunia. Dukungan internasional pun mengalir deras. Sekalipun Belanda sendiri dikemudian hari tak mengakui Perjanjian Linggarjati. Akan tetapi, Indonesia tak menyerah sampai benar-benar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.
“Dengan adanya ratifikasi KNIP tersebut, pemerintah dapat menandatangani persetujuan Linggarjati yang berlangsung pada 25 Maret 1947 di Istana Negara Jakarta. Persetujuan ini meliputi pokok-pokok sebagai berikut: Pertama, pengakuan de facto oleh Belanda terhadap kekuasaan RI di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, pengakuan terhadap RI sebagai salah satu negara dalam RIS yang akan dibentuk. Ketiga, pembentukan Uni Indonesia-Belanda yang akan dikepalai oleh Ratu dari kerajaan Belanda.”
“Akibat dari perundingan itu, RI diakui secara de facto oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, sedangkan negara-negara Arab mengakui RI secara de jure atas inisiatif sendiri. Pengakuan ini berarti pengakuan atas peralatan-peralatan RI, yaitu hubungan luar negeri dan angkatan bersenjata. Meskipun persetujuan Linggarjati kemudian tidak diakui lagi oleh Belanda, pengakuan dari negara-negara lain tidak dapat dicabut kembali,” tutup Iin Nur Insaniwati dalam buku Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya, 1924-1968 (2002).
