IDenesia.id - Satu bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya tanggal 29 September 1945 Belanda ingin menjajah lagi bangsa Indonesia dengan cara membonceng tentara Sekutu NICA (Netherland Indies Civil Administration). Sementara saat itu Jakarta sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia tidak aman lagi. Jakarta terus diancam teror dan intimidasi dari pasukan Sekutu dan Belanda yang ingin mengambil alih tapuk pemerintahan Bangsa Indoensia dari bangsa Jepang.
Dengan kondisi tersebut maka Jakarta sebagai pusat pemerintahan sudah tidak lagi memenuhi syarat untuk dijadikan Ibukota, maka akhirnya dalam keadaan gawat pemerintah memuat sidang kabinet pada tanggal 03 Januari 1946 yang intinya mengambil alih pemerintahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta.
Dengan organisasi yang sangat rapi dan sangat rahasia pada tanggal 04 Januari 1946 Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Dr. Mohammad Hatta pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, maka sejak saat itu pusat pemerintahan RI pindah ke Yogyakarta.
Sebagai ibu kota negara, kondisi Jakarta saat itu sangat mengkhawatirkan. Sebab tentara Sekutu NICA bermaksud untuk menjajah kembali Indoensia. Bukan hanya perang, Belanda juga berusaha melumpuhkan Indonesia dengan pemblokadean ekonomi.
Di mana teror juga semakin meningkat terhadap para pemimpin bahwan melakukan percobaan pembunuhan pada Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 26 Desember 1945, demikian juga terhadap Amir Syarifudin. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemindahan Ibukota ke Yogyakarta.
Sementara Yogyakarta dianggap sebagai daerah yang terbilang aman karena di sana juga telah berdiri suatu kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Kendati wilayahnya kecil tapi kesultanan Yogyakarta memiliki andil yang cukup besar dalam kancah perjuangan bangsa.
Situasi yang terjadi di Jakarta sudah semakin tak kondusif, menyaksikan hal tersebut Soekarno segera menggelar rapat terbatas pada 1 Januari 1946 di kediamannya, Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta.
Dari hasil rapat tersebut, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dari lingkup daerah. Kemudian pada 2 Januari 1946, Sultan Hamengkubuwono IX saat itu menyarankan agar Ibukota RI dipindahkan sementara ke Yogyakarta.
Dalam prosesnya pemindahan ibukota mula-mula dilakukan dengan terlebih dahulu mengungsikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 3 Januari 1946 ke Yogyakarta. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan termasuk keamanan bagi presiden dan wakil presiden.
Rombongan Soekarno-Hatta dan para menteri kabinet melakukan perjalanan ke Yogyakarta secara diam-diam dengan Kereta Api Luar Biasa sekitar pukul 18.00 WIB. Berangkat dari kediaman Soekarno, 15 pasukan khusus siap mengawal para tokoh hingga sampai di Yogyakarta. Setelah melewati 15 jam perjalanan kereta, rombongan akhirnya sampai di Yogyakarta pada 4 Januari 1946 pukul 09.00 WIB.
Kedatangan presiden dan wakil presiden di Yogyakarta langsung disambut oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan sementara itu perdana menteri Sutan Sjahrir berada di Jakarta untuk melakukan perundingan yang berkantor satu atap dengan Departemen Dalam Negeri Jalan Jawa No. 61 Jakarta.
Setelah ibukota resmi pindah ke Yogyakarta, pusat pemerintahan untuk sementara dikendalikan dari Gedung Agung Yogyakarta yang berperan menjadi istana kepresidenan. Namun, kondisi istana presiden di Yogyakarta saat itu sangat jauh dari mencukupi.
Dengan demikian, pemerintah Indonesia kembali meneruskan perjuangan melawan penjajah Belanda. Yogyakarta sendiri menjadi ibukota negara hingga 27 Desember
