NEWS, IDenesia.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah memetakan daerah dengan tingkat kerawanan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun depan, 2024. Dari 10 daerah yang diidentifikasi, Sulawesi Selatan masuk dalam peringkat lima besar isu rawan tersebut.
“Ketidaknetralan ASN termasuk sumber kerawanan yang rentan terjadi di pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan, maka dari itu pemetaan kerawanan netralitas ASN penting dilakukan sebagai upaya pencegahan agar ketidaknetralan ASN tidak terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,” tulis akun Instagram Bawaslu RI yang dikutip, Kamis, 28 September 2023.
Provinsi pertama diduduki Maluku Utara dengan persentase 100. Kemudian, Sulawesi Utara 55,87 persen, Banten 22,98 persen, Sulawesi Selatan 21,93 persen, Nusat Tenggara Timur 9,40 persen, Kalimantan 6,01 persen, Jawa Barat 5,48 persen, Sumatera Barat 4,96 persen, Gorontalo 3,9 persen dan terakhir adalah Lampung 3,9 persen.
Bawaslu sebelum masif mengkampanyekan terakait isu kerawanan ASN pada momen Pemilu dan Pilkada 2024. ASN dilarang menyukai, memberika komentar hingga membagikan postingan di media sosial peserta pemilu ke publik. Mereka juga dilarang untuk berfoto atau berpose mengarah keberpihakan calon peserta pemilu.
Tak hanya jajaran pemerintah, ASN mencakup institusi TNI-Polri. "Hati-hati dulu orang berkata mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu. Jangan like, komentar and share (terkait dukungan) calon presiden tidak boleh polisi harus menjaga itu," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dilansir dari laman resmi Bawaslu RI, Kamis.
Menurut Bagja media sosial adalah lahan dan sasaran empuk dalam Pemilu 2024 mendatang. Bila tak berhati-hati medsos ini juga bisa menjadi wadah para ASN untuk berbuat pelanggaran. Kendati begitu ia tetap optimis kalau Pemilu tahun mendatang tidak sekompleks dulu karena telah disiapkan upaya mitigasi.
"Semoga bapak ibu orang-orang yang tidak melakukan pelanggaran netralitas ASN, jaga media sosial masing-masing. Jangan di tiktok joget melambangkan angka dan lainnya, terlebih sedang pakak pakaian dinas harus hati-hati," tegas alumnus Universitas Indonesia itu.
