NEWS, IDenesia.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, mengklaim telah memiliki teknologi untuk mendeteksi potensi konflik sosial di masyarakat. Sistem canggih melalui aplikasi ini kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, sedang dikembangkan oleh internal Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
"Bagaimana 545 daerah ini (di Indonesia), sistem deteksi dini itu ada, sehingga sekecil apapun yang muncul di daerah bisa kita data sejak awal dan bisa kita lakukan penanganan lebih awal," kata Bahtiar dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Kamis, 19 Oktober 2023.
Bahtiar bilang, sistem seperti ini dikembangkan dan diaplikasikan untuk seluruh jajaran Kesbangpol Provinsi, dan Kabupaten hingga Kota. Fungsi Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS) adalah sebagai alat yang sangat efektif dan efisien dalam memantau, memetakan dan menangani potensi konflik sosial dengan cepat.
Untuk Sulsel kata Bahtiar, telah dilakukan penetrasi untuk pendinginan atau cooling down oleh TNI-Polri bersama Pemerintah Provinsi. Termasuk diterapkan dalam deklarasi Pemilu Damai Kabupaten dan Kota. Begitu juga dengan upaya menampung data informasi baik dari unsur intelijen di daerah maupun jajaran Bawaslu.
Khususnya untuk indeks kerawanan Pemilu dan dari Polri dijadikan sumber data informasi. "Bagi kita itu penting, termasuk data yang dihasilkan oleh sistem informasi penanganan konflik ini yang akan kita urai dan kita lakukan upaya penyelesaian," imbuh Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini.
Lebih lanjut, Bahtiar juga menekankan, manajemen konflik perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan komunitas setempat. Serta yang perlu diwaspadai konflik yang terjadi bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Bahtiar telah menerangkan soal SIPKS ini dengan jajarannya.
Termasuk unsur TNI-Polri di Sulsel, Kominfo dan Kesbangpol. "Misalnya, di kuning kita jadikan hijau, kalau dari awal kemungkinan merah, justru data itu awal untuk kita lakukan tindakan. Penting bagi Pemprov bersama Forkopimda mengetahui data itu, untuk kita lakukan penanganan," terang Bahtiar.
