NEWS, IDenesia.id - Kebijakan pemerintah yang menyubsidi pembelian mobil listrik membebani dealer. Sebab, subsidi tersebut tidak dicairkan dalam bentuk uang tunai. Pemerintah memberi diskon berupa pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen. Imbasnya, dealer terpaksa menalangi terlebih dahulu setiap berhasil menjual mobil listrik.

Seperti diberitakan, per 1 April lalu pemerintah memberikan subsidi mobil listrik. Pembeli tidak perlu lagi membayar PPn 11 persen, tapi cukup 1 persen. Itu karena yang 10 persen sudah disubsidi oleh pemerintah pusat. Direktur PT Gatra Perdana Putra Yudi Irawan mengatakan, prosedur tersebut cenderung merugikan dealer.

Selama ini, katanya, dealer masih tetap membayarkan PPn 11 persen kepada pabrik atau Agen Pemegang Merek (APM ).

“Namun saat menjual kepada konsumen, dealer harus menanggung kekurangan bayar PPn 10 persen. Kami hanya menerima pembayaran 1 persen dari konsumen,” terangnya.

Saat ini, katanya, beberapa dealer juga sudah mencoba menghubungi kantor pajak. Tujuannya untuk menanyakan mekanisme pengembalian kelebihan bayar tersebut. Namun masih belum ada jawaban mengenai mekanisme yang jelas. Yudi mencatat penjualan Wuling Air EV di Kota Malang yang menggunakan subsidi sudah 20 unit lebih.

Dengan harga Rp 250 juta hingga Rp 300 juta per unit, berarti dia menalangi sekitar Rp 20 hingga Rp 25 juta per unit. ”Jika terus seperti itu (menalangi PPN 10 persen), cash flow dealer pasti akan bermasalah,” keluhnya.

Untuk Hyundai Ioniq 5, dia mengatakan, masih belum ada pencairan subsidi karena unit masih inden. “Kalau kami menomboki subsidi ioniq 5 yang harganya mencapai Rp 700 jutaan ya sulit,” keluhnya. Sementara itu, penjualan mobil konvensional tetap stabil. Tidak ada pengaruh berarti dari subsidi mobil listrik tersebut.