NEWS, IDenesia.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan anggaran USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun untuk menambal pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Total cost overrun KCJB senilai Rp18,2 triliun.

Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan kebutuhan anggaran tersebut sudah diajukan kepada China Development Bank (CDB). Saat ini proses negosiasi dan diskusi tengah berjalan.

Harapannya, CDB bisa berkomitmen menggelontorkan dana Rp8,3 triliun kepada pemerintah Indonesia.

"Nah nanti porsi yang kita butuhkan sekitar USD550 juta, pinjamannya sedang kita ajukan ke CDB," ungkap Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (13/2/2023).

Dari pinjaman tersebut, Kementerian BUMN akan membentuk struktur final dan harganya. Di mana, pinjaman akan masuk dalam utang PT KAI (Persero).

"Harusnya dalam 2 minggu ke depan kita akan punya struktur final dan harganya, itu ke KAI nanti loan-nya (pinjaman) dan diturunkan dalam bentuk ekuitas ke KCIC," kata dia.

Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi dengan pinjaman.

Sementara 25% dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.

Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.

"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid, KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.