NEWS, IDenesia.id - Target bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada 2025 dinilai sulit tercapai. Pasalnya, upaya pemerintah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, target pemerintah tidak dibarengi dengan rencana progres yang nyata.

"Dengan adanya target 23% itu sebenarnya pemerintah dan seluruh pelaku usaha khususnya ketenagalistrikan harus menyesuaikan perencanaan termasuk keterlibatan pemerintah daerah untuk pencapaian target ini. Tapi kita lihat ternyata target yang ada tidak di barengi dengan rencana yang simple," ujarnya dalam sesi dialog di IDX Channel, Selasa (24/1/2023).

Menurut dia, jika ditakar dari hitung-hitungannya, untuk mencapai bauran EBT dengan target 23% di tahun 2025, maka setiap tahun seharusnya EBT tumbuh 3-4 megawatt (MW) dari tahun 2020 ke 2025.

Namun, kenyataannya sejak Peraturan Presiden No.17 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional itu dikeluarkan sampai dengan tahun 2021, rata-rata kenaikan EBT per tahun hanya tumbuh kurang dari 20% dari target tahunan yang harus dicapai.

"Jadi hanya tumbuh 400-500 MW per tahun padahal sebenarnya 3000 MW. Jadi ada miss match antara target kebijakan dan implementasi," imbuh Fabby.

Jika melihat dalam dua tahun terakhir terutama sejak pemerintah mencanangkan net zero emission, pemerintah sudah mencoba untuk memacu perkembangan energi terbarukan. Salah satunya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS.

Dalam pelaksanaannya terkendala karena PLN berdalih mengalami over suplai sehingga PLN membatasi penyambungan PLTS atap ke jaringan PLN.

"Dan ini membuat target yang dicanangkan pemerintah tahun lalu ada PLTS atap itu tidak bisa dipasang," tandasnya.