NEWS, IDenesia.id - Pemerintah merencanakan membedakan tarif KRL untuk masyarakat miskin dan orang kaya. Tujuannya agar subsidi yang diberikan tepat guna.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus Harian Yayasa Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menilai, kebijakan tersebut belum jelas aturannya. Menurutnya, pemerintah lebih baik menaikan tarif KRL saja dibandingkan dengan adanya pembedaan pemberlakuan tarif tersebut.
"Dalam pandanganmu lembaga konsumen sebenarnya lebih realistis menaikkan tarif daripada membikin kebijakan yang secara implementasinya itu masih belum teruji dalam bentuk tadi pembedaan tarif dalam kelas yang sama di penumpang KRL," ujar Sudaryatmo dalam Market Review IDX Channel, Rabu (4/1/2023).
Akan tetapi, kata Sudaryatmo, Pemerintah maupun PT KAI harus memberikan peningkatan layanan jika ada kenaikan tarif untuk KRL. Hal itu lebih dapat diterima oleh masyarakat, dibandingkan adanya pembedaan tarif yang nantinya malah akan mengurangi masyarakat kelas atas yang menggunakan KRL.
"Sebenarnya kalau kenaikan tarif itu diambangin dengan improvement perbaikan layanan, misalkan infrastruktur dibenahi, headwaynya semakin pendek, macam-macam lainnya. Maka masyarakat itu pasti akan menyaksikan itu sendiri," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin tarif KRL tidak akan naik hingga 2023, namun akan ada kebijakan pemberian subsidi tarif KRL tepat sasaran.
"Insya Allah sampai tahun 2023 tarif KRL tidak naik." kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenhub, Capaian Kinerja 2022 dan Rencana Kerja Kemenhub 2023 di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Sementara tarif KRL untuk orang kaya tidak akan ada subsidi, sehingga tarif yang dikenakan akan lebih mahal. Nantinya akan ada kartu khusus yang membedakan.
"Tapi nanti pakai kartu. Jadi yang sudah berdasi bukan apa-apa ya, (Berdasi kemampuan finansialnya tinggi) mesti bayar lain (tidak ada subsidi). Jadi sampai 2023 kita rencanakan tidak naik," kata Menhub.
