NEWS, IDenesia.id - Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso kembali mengingatkan kepada seluruh anggotanya untuk selalu menjunjung tinggi netralitas dalam momen Pemilu 2024. Orang nomor satu jajaran Polda Sulsel ini bahkan menekankan empat poin untuk semua anggotanya. 

Penyampaian urgen ini mengenai larangan untuk anggota Polri terlibat dalam hal politik pada pemilu. “Simak beberapa larangan untuk anggota Polri dalam Pemilu Tahun 2024,” tulis akun resmi Instagram Polda Sulsel yang dilansir Sabtu, 25 November 2023. 

Pertama anggota Polri dilarang memasang spanduk atau baliho atau alat peraga bakal calon peserta pemilu. Kedua, dilarang melakukan politik praktis, ketiga dilarang membuat konten mendukung peserta pemilu, dan keempat adalah dilarang mengikuti kegiatan kampanye. 

Ataupun sosialisasi bakal calon peserta pemilu. Kapolda menegaskan aturan itu tertuang dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang tentang Kepolisian Tahun 2002. Isinya berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. 

Diketahui pelaksanaan pengamanan Pemilu 2024 menjadi atensi jajaran Polda Sulawesi Selatan. Personel yang bertugas pun diimbau untuk selalu patuh pada Standar Operasional Prosedur (SOP) agar menghindari hal-hal yang bisa berbenturan dengan prinsip kerja kepolisian. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel Kombes Komang Suartana sebelumnya mengatakan, pengamanan Pemilu 2024 serta yang melibatkan masyarakat tentunya harus betul-betul dilakukan pengamanan dengan baik. SOP jadi panduan agar untuk cegah hal merugikan bagi diri sendiri dan instansi Polri

"Mari bersama berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan Pemilu 2024 yang berlangsung aman," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Komang Suartana dilansir dari akun resmi Instagram Polda Sulsel, sebelumnya.