NEWS, IDenesia.id - Sebuah pesawat tak berawak (drone) Korea Utara memasuki zona larangan terbang di sekitar kantor kepresidenan Korea Selatan ketika itu menyusup ke wilayah udara Selatan pekan lalu, kata militer Seoul pada Kamis, (5/1/2023) memicu kritik atas pertahanan udaranya.
Drone itu termasuk di antara lima drone Korea Utara yang menyeberang ke Selatan pada 26 Desember, mendorong militer Korea Selatan untuk mengerahkan jet tempur dan helikopter. Militer dikritik karena gagal menembak jatuh drone yang terbang di atas Selatan selama berjam-jam.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) telah membantah bahwa salah satu pesawat tak berawak itu menyusup ke zona larangan terbang di dekat kantor Presiden Yoon Suk Yeol di Seoul, tetapi pada Kamis menegaskan bahwa pesawat itu telah melanggar ujung utara daerah tersebut.
Seorang juru bicara JCS mengatakan ada perubahan dalam analisisnya setelah pemeriksaan postur kesiapan militer atas intrusi terbaru. JCS mengatakan pesawat tak berawak Korut tidak terbang langsung di atas wilayah Yongsan, tempat kantor Yoon berada.
Yoo Sang-bum, anggota komite intelijen parlemen, mengatakan kemungkinan drone mengambil foto kompleks kepresidenan, yang juga menjadi markas JCS, tidak dapat dikesampingkan, mengutip pejabat intelijen.
Korea Utara memiliki sekira 500 kendaraan udara tak berawak dari 20 jenis yang berbeda, sebagian besar berukuran sekitar satu meter hingga enam meter, tetapi juga mencakup sejumlah kecil perangkat penyerang penghancur diri, kata Yoo.
“Gerakan pengembangan drone berukuran sedang dan besar untuk pengintaian jarak jauh telah terdeteksi tetapi tampaknya masih pada tahap awal, dan mengamankan teknologi seperti sensor deteksi kinerja tinggi akan menjadi kuncinya,” kata Yoo setelah pengarahan oleh agen mata-mata, sebagaimana dilansir Reuters.
Penyeberangan perbatasan telah memicu kritik atas pertahanan udara Korea Selatan pada saat meningkatnya ancaman nuklir dan rudal Korea Utara.
Kementerian pertahanan telah berjanji untuk meluncurkan unit drone baru untuk meningkatkan sistem pengawasan dan pengintaiannya terutama terhadap drone yang lebih kecil.
Itu juga mengungkapkan rencana minggu lalu untuk menghabiskan KRW560 miliar (Rp6,9 triliun) selama lima tahun ke depan untuk meningkatkan kemampuan anti-drone, termasuk mengembangkan senjata laser udara dan pengacau sinyal.
Yoon telah memperingatkan dia akan mempertimbangkan untuk menangguhkan pakta militer antar-Korea 2018 jika Korut melanggar wilayah udaranya lagi.
Korea Utara yang tertutup telah mengejar program rudal dan senjata nuklir yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Korea Utara dan Selatan secara teknis masih berperang karena konflik 1950-53 mereka berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
