NEWS, IDenesia.id - Masyarakat diminta untuk terus mengawal temuan transaksi janggal senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Pasalnya kini, muncul kejanggalan baru, di mana isu tersebut dianggap selesai begitu saja.

"Publik wajib mengawasi kasus ini lewat perkembangan berbagai platform. Kok bisa isunya tiba-tiba clear dan disimpulkan secepat itu," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.

Sahroni mengatakan transaksi Rp300 triliun di Kemenkeu harus dibuka seterang-terangnya. Terlebih, isu tersebut sudah telanjur mengemuka di masyarakat.

"Publik sudah terlanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik," ujarnya.

Sahroni tak mau kasus besar tersebut berhenti begitu saja ibarat angin lalu. Mengingat kasus ini sudah menjadi pusat perhatian publik. Karena itu, perlu penyampaian informasi benar-benar akurat.

"Dua hal yang saya soroti dari temuan besar ini. Pertama, jangan sampai karena terlanjur mendapat perhatian yang begitu besar, kasus ini jadi seakan-akan dihentikan tidak ada penjelasan yang jelas," ucapnya.

"Kedua, lebih mengerikan lagi kalau ternyata kasus ini jadi sekedar fitnah akibat informasi awal yang kurang akurat. Sebab efek dari narasi ini telah berimbas langsung kepada suatu lembaga," tandas Sahroni.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, menekankan perlunya dilakukan klarifikasi terkait harta kekayaan pegawai Kemenkeu.

Menurut dia, kekayaan fantastis pegawai termasuk data transaksi Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu tidak bisa buru-buru disimpulkan sebagai hasil kejahatan.