NEWS, IDenesia.id - Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah menggodok Undang-Undang perlindungan lahan pertanian. Hal itu sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan.

Dekan Fakultas Pertanian Unhas, Prof. Salengke, mengatakan bahwa kegiatan sebelumnya membahas tentang ketahanan pangan sehingga sangat tepat jika dilanjutkan dengan membahas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

"Ini adalah dua hal yang sangat dalam kaitannya sehingga menurut kami dengan dilaksanakannya dua kegiatan ini mudah-mudahan dapat memberikan hasil yang hendak kita capai bersama," katanya, dari rilis yang diterima IDenesia.id, Kamis, 8 Februari 2024.

Perwakilan Tim Ahli Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Dr. Umar Mansyur, mengatakan, pemilihan Unhas sebagai wadah FGD dilakukan mengingat besarnya potensi lahan yang dapat dimanfaatkan di Sulawesi Selatan.

Ia mengatakan bahwa untuk mencegah penurunan lahan pertanian, perlu kerja sama secara berkesinambungan dengan perguruan tinggi.

“Data terakhir tahun 2019 menunjukkan kurang lebih 150 ha sawah yang terkonversi menjadi peruntukan lainnya. Disisi lain jumlah petani juga semakin menurun,” jelasnya.

Umar juga menambahkan, belum semua daerah di Indonesia memiliki LP2B yang berarti lahan berpotensi pertanian belum dimanfaatkan secara merata atau kurangnya pengetahuan akan hal tersebut.

"Oleh karena itu, forum diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan formulasi baru sebagai bahan revisi dan masukan rancangan Undang-Undang ke depannya," ujarnya.