NEWS, IDenesia.id - Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah terus bergulir dengan sejumlah capaian positif, hal tersebut dibuktikan dari adanya aktivitas usaha syariah tahun 2022 mencapai 45,66% terhadap perekonomian nasional, meningkat 3,45% dari tahun 2021.
Mengenai hal tersebut Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Agar lebih optimal implementasi program dan partisipasi berbagai elemen masyarakat hingga ke tingkat daerah harus terus menjadi prioritas, tidak hanya di tingkat pusat.
“Peran para pemimpin daerah, utamanya di tingkat provinsi, menjadi sangat krusial untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dapat menggali dan mengoptimalkan tiap sektor unggulan ekonomi syariah,” tegas Wapres pada acara Anugerah Adinata Syariah 2023, di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia (BSI), Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27, Jakarta Selatan.
Dalam acara pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah di Indonesia tersebut, Wapres memberikan 4 arahan tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah.
“Pertama, para Kepala Daerah agar memberikan dukungan berkelanjutan seoptimal mungkin, termasuk bagaimana program ekonomi syariah dapat masuk dalam kerangka perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” ujar Wapres.
Lebih lanjut Wapres menuturkan, sinergi dan keselarasan berbagai program pusat dan daerah harus lebih diperkuat.
“KNEKS selaku akselerator dan penyelaras pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat agar segera menindaklanjuti,” pintanya.
Ketiga, Wapres meminta agar penghargaan ini dijadikan rujukan untuk berbagi pengalaman sukses dalam pengembangan ekonomi syariah di berbagai daerah.
“Penghargaan ini agar dijadikan sebagai referensi kinerja, pemacu semangat, maupun pertukaran inspirasi dan praktik-praktik baik di berbagai daerah,” tuturnya.
Terakhir, Wapres mengajak para peserta yang hadir mengikuti kegiatan ini sebagai upaya konkret untuk memperluas diseminasi informasi dan peningkatan literasi, termasuk potensi daerah dan kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan nasional.
“Harapannya, akan mengundang partisipasi lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan,” pungkas Wapres.
