NEWS, IDenesia.id - Warga Kota Makassar banyak mengeluhkan kenaikan tarif tagihan listrik yang mereka terima saat terjadi pemadaman listrik yang dilakukan PLN. Ombudsman RI Sulawesi Selatan menyoroti jika kenaikan tarif tagihan listrik ditengah pemadaman bergilir yang dilakukan PLN berpotensi maladministrasi.

“Tentu saja ini satu hal yang bisa masuk maladministrasi jika ada kenaikan tagihan listrik sementara selalu ada pemadaman,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar kepada IDenesia.id, Kamis, 9 November 2023.

Menurut Ismu Iskandar, jika kenaikan tagihan tersebut bukan karena pemakaian yang lebih tinggi atau perubahan tarif dari PLN, maka mereka harus mengembalikan dana tersebut. “Jika murni kelalaian atau kesalahan teknis atau kebijakan yang tidak berdasar, tentu saja pihak PLN harus mengembalikan dana yang dianggap tidak sesuai ke pihak masyarakat,” ujarnya.

Apalagi lanjut Ismu Iskandar, jika PLN selama ini tidak melakukan perubahan penyesuaian tarif tagihan listrik, sehingga kenaikan tagihan seharusnya tidak terjadi. Malah dengan pemadaman, tarif listrik yang dibayarkan konsumen semestinya lebih murah.

“Setahu saya dari PLN sendiri tidak ada kenaikan tarif, jadi mestinya masih seperti yang sebelum-sebelumnya. Atau kalau sering pemadaman ada efek penurunan atau seperti apa,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga meminta agar PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat yang merasa dirugikan akibat pemadaman listrik. Hal ini sebagai respons terhadap penyebaran informasi yang tidak sesuai dan merugikan masyarakat terkait pemadaman listrik.

“Sekarang kita sementara mengkaji juga terkait meminta kepada PLN untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai dampak pemadaman listrik,” pungkasnya.

Penulis: Alfiandis