NEWS, IDenesia.id - Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau, secara resmi menyerahkan 257 sertifikat tanah kepada warga di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Penyerahan ratusan sertifikat ini merupakan bagian dari total 1.500 sertifikat bidang tanah yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Dengan adanya sertifikat redistribusi tanah ini, Insya Allah secara hukum tanah ini telah menjadi hak milik warga yang menerima dan saya berharap menjaganya dengan baik," kata Muhammad Yusran Lalogau, seperti dilansir IDenesia.id dari laman resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada Selasa, 23 Januari 2024.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Pangkep, Taufik, menjelaskan bahwa sertifikat yang diserahkan oleh bupati merupakan bagian dari program redistribusi tanah pada tahun anggaran 2023. Di Kelurahan Bontoa, sebanyak 257 bidang tanah telah diserahkan dari target 260 bidang.

"Tiganya sudah diserahkan awal Desember, diserahkan oleh Bapak Presiden secara daring. Hari ini yang diserahkan oleh bupati sebanyak 257 bidang, " ujarnya.

Program redistribusi ini secara khusus fokus pada tanah pertanian, dengan harapan memberikan penguatan bukti kepemilikan kepada masyarakat. Tahun 2024, program redistribusi tanah akan terus berlanjut, dan Kabupaten Pangkep telah mendapatkan alokasi sebanyak 1.500 bidang.

"Sementara kita susun, mungkin bisa kita sebar di wilayah lain, " imbuhnya.

Taufik menekankan peran penting Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam program ini, terutama dalam memberikan pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk kegiatan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Adanya peraturan bupati tentang pembebasan biaya BPHTB tentu memberikan keringanan kepada masyarakat yang menerima redistribusi tanah," tambahnya.

"Ini menjadi langkah mempercepat dan mempermudah masyarakat memperoleh pensertifikatan tanah melalui kegiatan proyek strategis nasional, " tutup Taufik.